Wacana Penundaan Pencairan THR dan TPP, ASN Maros Ramai-ramai Vaksin Booster
loading...
A
A
A
MAROS - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Maros berbondong-bondong mengikuti Vaksinasi Covid-19 di UPT Balai Pelayanan Kesehatan Pemkab Maros, Kamis (7/4/2022).
Mereka ramai-ramai ikut vaksinasi usai Wakil Bupati Maros , Suhartina Bohari mewacanakan penundaan pencairan TPP dan Gaji 14 atau THR bagi ASN, jika belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster.
Suhartina menyebutkan, Hal ini dilakukan karena rendahnya capaian vaksin booster di Maros.
"Hal ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai vaksinasi 100 persen. Oleh karena itu, diwajibkan seluruh ASN sebelum menerima TPP bulan Maret dan April, serta THR untuk melakukan vaksin booster," ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Maros ini mengatakan, pihaknya sengaja mengambil langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, perintah untuk melakukan vaksinasi ini booster sejak jauh-jauh hari digaungkan oleh pemerintah pusat.
"ASN ini kan harusnya memang jadi contoh bagi masyarakat. Nah makanya kami mengeluarkan edaran untuk tidak memberikan TPP bagi ASN yang belum vaksin booster," tuturnya.
Sejak pemerintah gencar melakukan vaksin ke masyarakat booster, ASN yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak optimal.
Sekretaris Daerah Pemkab Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, dari sekitar 7.000 ASN di Maros, baru 21 persen saja yang telah divaksin dosis ketiga.
"Ini sudah meningkat setelah adanya wacana penundaan TPP, dan THR. Sebelumnya, vaksinasi booster di kalangan ASN ini, hanya kisaran empat persen. Namun sekarang telah meningkat menjadi 21 persen atau sekitat 1.500 orang," tururnya.
Mereka ramai-ramai ikut vaksinasi usai Wakil Bupati Maros , Suhartina Bohari mewacanakan penundaan pencairan TPP dan Gaji 14 atau THR bagi ASN, jika belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster.
Suhartina menyebutkan, Hal ini dilakukan karena rendahnya capaian vaksin booster di Maros.
"Hal ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai vaksinasi 100 persen. Oleh karena itu, diwajibkan seluruh ASN sebelum menerima TPP bulan Maret dan April, serta THR untuk melakukan vaksin booster," ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Maros ini mengatakan, pihaknya sengaja mengambil langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, perintah untuk melakukan vaksinasi ini booster sejak jauh-jauh hari digaungkan oleh pemerintah pusat.
"ASN ini kan harusnya memang jadi contoh bagi masyarakat. Nah makanya kami mengeluarkan edaran untuk tidak memberikan TPP bagi ASN yang belum vaksin booster," tuturnya.
Sejak pemerintah gencar melakukan vaksin ke masyarakat booster, ASN yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak optimal.
Sekretaris Daerah Pemkab Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, dari sekitar 7.000 ASN di Maros, baru 21 persen saja yang telah divaksin dosis ketiga.
"Ini sudah meningkat setelah adanya wacana penundaan TPP, dan THR. Sebelumnya, vaksinasi booster di kalangan ASN ini, hanya kisaran empat persen. Namun sekarang telah meningkat menjadi 21 persen atau sekitat 1.500 orang," tururnya.