Wacana Penundaan Pencairan THR dan TPP, ASN Maros Ramai-ramai Vaksin Booster
Kamis, 07 April 2022 - 15:07 WIB
loading...
Puluhan ASN antre untuk mengikuti vaksinasi booster di klinik Pemda Maros, Kamis (7/4/2022). Hal itu setelah Pemkab Maros mewacanakan tidak mencairkan TPP dan THR jika vaksinasi tidak lengkap. Foto: Sindonews/Najmi Limonu
A
A
A
MAROS - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Maros berbondong-bondong mengikuti Vaksinasi Covid-19 di UPT Balai Pelayanan Kesehatan Pemkab Maros, Kamis (7/4/2022).
Mereka ramai-ramai ikut vaksinasi usai Wakil Bupati Maros , Suhartina Bohari mewacanakan penundaan pencairan TPP dan Gaji 14 atau THR bagi ASN, jika belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster.
Baca Juga: Pemkab Maros Siap Jalankan Protokol New Normal
Suhartina menyebutkan, Hal ini dilakukan karena rendahnya capaian vaksin booster di Maros.
"Hal ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai vaksinasi 100 persen. Oleh karena itu, diwajibkan seluruh ASN sebelum menerima TPP bulan Maret dan April, serta THR untuk melakukan vaksin booster," ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Maros ini mengatakan, pihaknya sengaja mengambil langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, perintah untuk melakukan vaksinasi ini booster sejak jauh-jauh hari digaungkan oleh pemerintah pusat.
"ASN ini kan harusnya memang jadi contoh bagi masyarakat. Nah makanya kami mengeluarkan edaran untuk tidak memberikan TPP bagi ASN yang belum vaksin booster," tuturnya.
Sejak pemerintah gencar melakukan vaksin ke masyarakat booster, ASN yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak optimal.
Sekretaris Daerah Pemkab Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, dari sekitar 7.000 ASN di Maros, baru 21 persen saja yang telah divaksin dosis ketiga.
"Ini sudah meningkat setelah adanya wacana penundaan TPP, dan THR. Sebelumnya, vaksinasi booster di kalangan ASN ini, hanya kisaran empat persen. Namun sekarang telah meningkat menjadi 21 persen atau sekitat 1.500 orang," tururnya.
Dia menambahkan, kendala dalam vaksinasi dosis tiga bagi ASN ini karena jarak vaksin dosis dua ke tiga yang belum mencukupi. "Jarak vaksin dua ke tiga kan minimal tiga bulan. Menyoal sanksi bagi yang belum vaksin ini akan didiskusikan kembali," terangnya.
Baca Juga: Pemkab Maros Susun Aksi Percepatan Penanganan Stunting
Davied pun menambahkan terdapat beberapa gerai vaksin yang bisa didatangi bagi ASN yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga.
"Di Klinik Pemda buka setiap hari kerja, pukul 09.00 sampai 15.00 WITA dan Pukul 21.00 sampai 22.00 WITA. Ada juga disiapkan gerai vaksin di Pelataran Masjid Al-Markaz Jam 20.00 SD 22.00," jelasnya.
Salah satu ASN, Alfiah Syariah menuturkan, pihaknya mendukung penuh wacana yang dikeluarkan pemerintah daerah Maros. Bahkan dirinya mengaku, menjadi salah satu ASN yang ikut vaksinasi booster di gelombang pertama yang dilaksanakan Pemda Maros bulan maret lalu.
"ASN kan abdi negara, memang harus ikut pemerintah. Jadi seharusnya tanpa adanya instruksi penundaan TPP, ASN sudah melakukan vaksin lengkap," tutupnya.
Mereka ramai-ramai ikut vaksinasi usai Wakil Bupati Maros , Suhartina Bohari mewacanakan penundaan pencairan TPP dan Gaji 14 atau THR bagi ASN, jika belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster.
Baca Juga: Pemkab Maros Siap Jalankan Protokol New Normal
Suhartina menyebutkan, Hal ini dilakukan karena rendahnya capaian vaksin booster di Maros.
"Hal ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai vaksinasi 100 persen. Oleh karena itu, diwajibkan seluruh ASN sebelum menerima TPP bulan Maret dan April, serta THR untuk melakukan vaksin booster," ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Maros ini mengatakan, pihaknya sengaja mengambil langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, perintah untuk melakukan vaksinasi ini booster sejak jauh-jauh hari digaungkan oleh pemerintah pusat.
"ASN ini kan harusnya memang jadi contoh bagi masyarakat. Nah makanya kami mengeluarkan edaran untuk tidak memberikan TPP bagi ASN yang belum vaksin booster," tuturnya.
Sejak pemerintah gencar melakukan vaksin ke masyarakat booster, ASN yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak optimal.
Sekretaris Daerah Pemkab Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, dari sekitar 7.000 ASN di Maros, baru 21 persen saja yang telah divaksin dosis ketiga.
"Ini sudah meningkat setelah adanya wacana penundaan TPP, dan THR. Sebelumnya, vaksinasi booster di kalangan ASN ini, hanya kisaran empat persen. Namun sekarang telah meningkat menjadi 21 persen atau sekitat 1.500 orang," tururnya.
Dia menambahkan, kendala dalam vaksinasi dosis tiga bagi ASN ini karena jarak vaksin dosis dua ke tiga yang belum mencukupi. "Jarak vaksin dua ke tiga kan minimal tiga bulan. Menyoal sanksi bagi yang belum vaksin ini akan didiskusikan kembali," terangnya.
Baca Juga: Pemkab Maros Susun Aksi Percepatan Penanganan Stunting
Davied pun menambahkan terdapat beberapa gerai vaksin yang bisa didatangi bagi ASN yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga.
"Di Klinik Pemda buka setiap hari kerja, pukul 09.00 sampai 15.00 WITA dan Pukul 21.00 sampai 22.00 WITA. Ada juga disiapkan gerai vaksin di Pelataran Masjid Al-Markaz Jam 20.00 SD 22.00," jelasnya.
Salah satu ASN, Alfiah Syariah menuturkan, pihaknya mendukung penuh wacana yang dikeluarkan pemerintah daerah Maros. Bahkan dirinya mengaku, menjadi salah satu ASN yang ikut vaksinasi booster di gelombang pertama yang dilaksanakan Pemda Maros bulan maret lalu.
"ASN kan abdi negara, memang harus ikut pemerintah. Jadi seharusnya tanpa adanya instruksi penundaan TPP, ASN sudah melakukan vaksin lengkap," tutupnya.
(agn)
Lihat Juga :
