Pemprov Sulsel Optimistis Raih Predikat Opini WTP
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) optimistis mampu meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian alias WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 di Gedung BPK RI Perwakilan Sulsel, Kamis (31/3/2022).
Abdul Hayat berharap setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, seluruh kabupaten/kota di Sulsel bisa meraih WTP, termasuk Pemprov Sulsel agar bisa naik kelas setelah diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya.
"Kami ingin ini semua harus clear, tidak ada masalah, sehingga beberapa daerah ini bisa WTP ," ungkap Abdul Hayat.
Hayat menuturkan, pihaknya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sudah menyelesaikan apa yang menjadi syarat dari BPK RI untuk kembali meraih WTP, termasuk menindaklanjuti temuan-temuan dari tahun sebelumnya.
"Kami sudah mengurus semua masalah-masalah, sekarang kami tunggu audit dari BKP RI. Untuk OPD semua sudah berusaha memenuhi syarat," lanjutnya.
Senada, Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel , Aslam Patonangi, juga mengungkapkan bahwa pihak Pemprov sudah berusaha memenuhi indikator yang dipersyaratkan oleh BPK untuk meraih WTP.
"Entitas kami di Pemprov itu kami berusaha sajikan laporan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah, kemudian pengungkapan juga kami lakukan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah," jelasnya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 di Gedung BPK RI Perwakilan Sulsel, Kamis (31/3/2022).
Abdul Hayat berharap setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, seluruh kabupaten/kota di Sulsel bisa meraih WTP, termasuk Pemprov Sulsel agar bisa naik kelas setelah diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya.
"Kami ingin ini semua harus clear, tidak ada masalah, sehingga beberapa daerah ini bisa WTP ," ungkap Abdul Hayat.
Hayat menuturkan, pihaknya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sudah menyelesaikan apa yang menjadi syarat dari BPK RI untuk kembali meraih WTP, termasuk menindaklanjuti temuan-temuan dari tahun sebelumnya.
"Kami sudah mengurus semua masalah-masalah, sekarang kami tunggu audit dari BKP RI. Untuk OPD semua sudah berusaha memenuhi syarat," lanjutnya.
Senada, Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel , Aslam Patonangi, juga mengungkapkan bahwa pihak Pemprov sudah berusaha memenuhi indikator yang dipersyaratkan oleh BPK untuk meraih WTP.
"Entitas kami di Pemprov itu kami berusaha sajikan laporan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah, kemudian pengungkapan juga kami lakukan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah," jelasnya.