Terima Opini WTP, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun: Ini Tantangan yang Harus Kita Jawab Bersama
Rabu, 15 Mei 2024 - 17:10 WIB
loading...
Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun menerima Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dari Bupati Kendal dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Kendal, Rabu (15/5/2024).
A
A
A
KENDAL - Dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, terungkap bahwa Kabupaten Kendal berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Menanggapi keberhasilan tersebut, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun menganggap hal tersebut sebagai tantangan untuk dijawab secara bersam-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal.
"Jadi, tantangan ini merupakan tantangan bersama antara DPRD dan Pemkab Kendal, yang harus kita jawab bersma pula," kata Makmun dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPRD, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Kendal yang berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK merupakan buah dari kerja keras bersama antara Pemkab dan DPRD Kendal yang didukung oleh semua pihak, semua stake holder yang ada di Kabupaten Kendal.
"Kerja sama dan kolaborasi tersebut memang sudah semestinya dilakukan demi mengawal semua proses pembangunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan pertanggungjawabannya," ujarnya.
Menanggapi keberhasilan tersebut, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun menganggap hal tersebut sebagai tantangan untuk dijawab secara bersam-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal.
"Jadi, tantangan ini merupakan tantangan bersama antara DPRD dan Pemkab Kendal, yang harus kita jawab bersma pula," kata Makmun dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPRD, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Kendal yang berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK merupakan buah dari kerja keras bersama antara Pemkab dan DPRD Kendal yang didukung oleh semua pihak, semua stake holder yang ada di Kabupaten Kendal.
"Kerja sama dan kolaborasi tersebut memang sudah semestinya dilakukan demi mengawal semua proses pembangunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan pertanggungjawabannya," ujarnya.
Lihat Juga :
