Biaya Pemeriksaan COVID-19 di Sinjai Dikeluhkan Sopir Angkutan Umum

SINJAI - Biaya pemeriksaan untuk mendapat surat bebas COVID-19 di Kabupaten Sinjai dikeluhkan kalangan sopir angkutan umum antar daerah. Menurut mereka, tarif pemeriksaan cukup mahal dan cukup membebani.

Saat ini, surat bebas COVID-19 jadi kebutuhan bagi kalangan sopir angkutan umum antar daerah yang akan masuk ke Kota Makassar. Sebab, dengan diberlakukannya perwali No 36 Tahun 2020 mulai hari ini, maka semua orang yang masuk ke Kota Makassar harus menunjukkan surat bebas COVID-19.



Salah seorang sopir asal Kabupaten Sinjai, menghargai perwali tersebut. Namun, kebijakan itu tidak direspons Pemkab Sinjai yang menurutnya abai terhadap roda perekonomian masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Asosiasi Driver Sinjai, Ashar mengaku harus merogoh kocek Rp200 ribu untuk mendapatkan surat bebas COVID-19 di salah satu klinik swasta di Sinjai. Biaya itu untuk satu orang saja, agar bisa bebas mengantar jemput penumpang dalam Kota Makassar.

Menurut Ashar, tarif pengambilan surat ini sangat membebani. Ironisnya, Pemkab Sinjai kata dia, tidak berusaha meringankan beban dia dan rekan-rekannya.



"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sinjai memikirkan program untuk digratiskannya suket (surat keterangan) COVID-19, bayangkan, kita harus merogoh kocek Rp200.000. Sementara Kabupaten tetangga, seperti Bone, Bulukumba dan Soppeng sudah menggratiskan suket COVID-19 kepada masyarakatnya," keluh Ashar, Senin (13/7/2020).

"Sementara penumpang yang domain kami angkut, palingan 3-5 penumpang, dan 1 penumpang kami kenakan tarif Rp80-100 ribu. Kami hanya berharap (pemerintah) punya empati kepada masyarakat. Khususnya kami (sopir) Sinjai-Makassar yang menggantungkan penghasilan dari penumpang (Sinjai-Makassar). Jika beberapa hari ke depan tidak ada program pemerintah untuk menggratiskan biaya suket, kami akan melakukan aksi," tambahnya.

Selain sopir, tak adanya program pemerintah menggratiskan pelayanan rapid test jadi sorotan Vivi, salah seorang calon mahasiswa perguruan tinggi di Makassar.

"Pemerintah Sinjai sepertinya sudah tidak ada empati ke masyarakat, pasalnya suket COVID-19 saja tidak bisa digratiskan, masa dengan banyaknya anggaran COVID-19 dikelola pemerintah tidak bisa menggratiskan suket, dikemanakan itu anggaran?," kata Vivi.

Menurut Vivi, Pemkab Sinjai seharusnya peka terhadap kondisi seperti ini, sebab para sopir maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

"Selaku regenarasi kaum inteletual kami sangat menanti action pemerintah Sinjai, jangan hanya berleha-leha dan penceritraan yang dikejar, kami masyarakat butuh rangkulan dari pemerintah dan sangat ingin bersinergi memutus mata rantai COVID-19," pungkas Vivi.



Terpisah, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib mengatakan, saat ini Pemkab Sinjai fokus dengan tracing. Terkait biaya surat bebas COVID-19, Kepala Dinas Infokom dan Persandian Kabupaten Sinjai itu mengatakan kewenangan klinik.

"Belum ada de’ karena masih fokus untuk pemeriksaan hasil tracing yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, terkait harganya, klinik yang menentukan," kata Irwan saat dikonfirmasi lewat aplikasi pesan praktis WhatsApp.