Kasus Lukas Enembe, MRP dan DPRP Diminta Pertemukan Para Tokoh Papua
Senin, 03 Oktober 2022 - 12:59 WIB
loading...
Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis meminta MRP dan DPRP mencari jalan tengah guna mengatasi persoalan yang sedang melilit Gubernur Lukas Enembe. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
KEEROM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum berhasil memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe terkait kasus dugaan korupsi . Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mencari jalan tengah guna mengatasi persoalan yang sedang melilit Gubernur Lukas Enembe.
“MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, dari Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura membuat kesepakatan tertulis. Baru kemudian Bapak Lukas diperiksa, supaya tidak ada korban jiwa,” kata Servo Tuamis kepada wartawan, Senin (3/10/2022). Baca juga: KPK Dituding Lembek Tangani Kasus Lukas Enembe, Nawawi Pomolango: Jangan Dibandingkan
Menurut Servo, langkah itu sangat mungkin dilakukan. Ini mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.
“(Anggota yang duduk di) dua Lembaga ini kita yang pilih, mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja, menunggu sampai terjadi bentrokan,” tuturnya.
Jika pendekatan dengan tokoh adat dan Papua ini berhasil dilakukan, imbuh Servo, maka KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa. “Kalau timbul korban jiwa, nanti LSM lain akan campur tangan, nanti bisa meluas,” ungkapnya.
“MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, dari Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura membuat kesepakatan tertulis. Baru kemudian Bapak Lukas diperiksa, supaya tidak ada korban jiwa,” kata Servo Tuamis kepada wartawan, Senin (3/10/2022). Baca juga: KPK Dituding Lembek Tangani Kasus Lukas Enembe, Nawawi Pomolango: Jangan Dibandingkan
Menurut Servo, langkah itu sangat mungkin dilakukan. Ini mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.
“(Anggota yang duduk di) dua Lembaga ini kita yang pilih, mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja, menunggu sampai terjadi bentrokan,” tuturnya.
Jika pendekatan dengan tokoh adat dan Papua ini berhasil dilakukan, imbuh Servo, maka KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa. “Kalau timbul korban jiwa, nanti LSM lain akan campur tangan, nanti bisa meluas,” ungkapnya.
Lihat Juga :
