Tokoh Agama di Papua Minta Lukas Enembe Kooperatif untuk Diperiksa KPK
loading...
Tokoh agama di Papua, Pendeta Albert Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif untuk diperiksa oleh KPK. Foto/Ist
A
A
A
JAYAPURA - Tokoh agama di Papua, Pendeta Albert Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga bisa meredam situasi di Bumi Cenderawasih.
Hal tersebut disampaikan Pendeta Albert Yoku pada Diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk Quo Vadis penegakan hukum sebagai instrumen pembangunan di Papua (30/9/2022).
"Gubernur Enembe harus berani memberikan klarifikasi jika tidak disangka terlibat kasus korupsi yang menjeratnya. Jika Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK hal tersebut akan meredam situasi di Papua," katanya.
Albert Yoku yang saat ini sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayapura menyarankan adanya sikap kooperatif Gubernur Papua.
"Saya menyarankan, tetap ada kerjasama yang kuat antara bapak Gubernur dengan pihak KPK, Kepolisian maupun kuasa hukum supaya mengerjakan ranah-ranah kasus Hukum ini dengan profesional sesuai kode etik dari tugas kita masing-masing," tandasnya.
Sehingga tidak ada kesan seperti memprovokasi atau bahasa yang bisa memancing dan membuat pandangan yang kontradiktif.
Lebih lanjut dia menegaskan agar penegakan hukum di Indonesia harus ditegakan. "Hukum di Indonesia harus ditegakkan, biarkan hukum yang menilai kita salah, atau benar," tandasnya.
Albert Yoku juga menyampaikan penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. "Kita harap pihak polisi harus menegakan hukum, tentara juga harus menegakan hukum, tapi kita pun sebagai manusia dan masyarakat harus memahami hukum dan mencegah agar tidak melanggar hukum," jelasnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya memahami budaya lokal dalam pembangunan di Papua.
"Kita juga harus memahami budaya lokal untuk pembangunan di papua, dengan pendekatan budaya akan terbangun etika, etos, dan moralitas yang pada akhirnya terciptanya harmonisasi yang menjadi pondasi pembangunan seutuhnya," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Pendeta Albert Yoku pada Diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk Quo Vadis penegakan hukum sebagai instrumen pembangunan di Papua (30/9/2022).
"Gubernur Enembe harus berani memberikan klarifikasi jika tidak disangka terlibat kasus korupsi yang menjeratnya. Jika Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK hal tersebut akan meredam situasi di Papua," katanya.
Albert Yoku yang saat ini sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayapura menyarankan adanya sikap kooperatif Gubernur Papua.
"Saya menyarankan, tetap ada kerjasama yang kuat antara bapak Gubernur dengan pihak KPK, Kepolisian maupun kuasa hukum supaya mengerjakan ranah-ranah kasus Hukum ini dengan profesional sesuai kode etik dari tugas kita masing-masing," tandasnya.
Sehingga tidak ada kesan seperti memprovokasi atau bahasa yang bisa memancing dan membuat pandangan yang kontradiktif.
Lebih lanjut dia menegaskan agar penegakan hukum di Indonesia harus ditegakan. "Hukum di Indonesia harus ditegakkan, biarkan hukum yang menilai kita salah, atau benar," tandasnya.
Albert Yoku juga menyampaikan penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. "Kita harap pihak polisi harus menegakan hukum, tentara juga harus menegakan hukum, tapi kita pun sebagai manusia dan masyarakat harus memahami hukum dan mencegah agar tidak melanggar hukum," jelasnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya memahami budaya lokal dalam pembangunan di Papua.
"Kita juga harus memahami budaya lokal untuk pembangunan di papua, dengan pendekatan budaya akan terbangun etika, etos, dan moralitas yang pada akhirnya terciptanya harmonisasi yang menjadi pondasi pembangunan seutuhnya," pungkasnya.
(shf)
Explore More