DPRD Babel Segera Bahas Kerugian Lingkungan Kasus Timah di Bamus 

PANGKALPINANG - DPRD Bangka Belitung ( Babel ) akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus dan dibukanya data terkait kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun. Usulan tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung di Gedung DPRD, Pangkalpinang, Senin (10/2/2025). “Terkait dengan komisi akan saya sampaikan ke komisi masing-masing karena berbagai pihak yang jadi target pengumpulan data, terkait dengan mitra kerja kawan-kawan komisi,” kata Eddy saat audiensi berlangsung.

“Aspirasi ini juga akan dirapatkan di Badan Musyawarah. Setiap kegiatan dewan itu dimusyawarahkan dulu di Badan Musyawarah. Ini sedang berlangsung Bamus membahas berbagai isu, termasuk aspirasi kanwa-kawan yang demo kemarin,” sambungnya.

Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani berharap DPRD Babel dapat membentuk Pansus kerugian lingkungan tata niaga timah sehingga berbagai informasi pro kontra atas kerugian Rp271 triliun. Tujuannya seperti disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan hakim Tipikor dapat diketahui kebenarannya . ”Hal ini untuk mencegah adanya fitnah yang akan merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung,” katanya.

Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung melampirkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Bangka Belitung mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat. Eddy menekankan masyarakat Babel turut merasakan efek dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam perkara itu.

Menurutnya, selain membuat turunnya kepercayaan investor atas tambang di Bangka Belitung, kasus ini telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk.

Kurniadi berharap kepada DPD Bangka Belitung mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan di kasus korupsi tata niaga timah itu. Ia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu.

“Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung utuk dapat menindaklanjuti aspirasi kami, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang hingga hari ini semakin sangat tidak kondsif. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk bentuk Pansusuntuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai ini,” tukasnya.