alexametrics

BPJS Surabaya Verifikasi Klaim RS Rujukan Kasus COVID-19

loading...
BPJS Surabaya Verifikasi Klaim RS Rujukan Kasus COVID-19
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja.Foto/SINDONews/Lukman Hakim
A+ A-
SURABAYA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Surabaya akan melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat COVID-19 di rumah sakit (RS).

Sesuai aturan perundangan, pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah, tidak menjadi jaminan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menanggung pembiayaan untuk kasus COVID-19. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor 188/138/KPTS/013/2020, terdapat 75 RS rujukan kasus COVID-19 untuk wilayah Jatim, termasuk RSUD dr Soetomo Surabaya sebagai RS rujukan utama.



(Baca juga:Tersangka Pembakar Mobil Ternyata 'Fans Berat' Via Vallen)

“Pasien-pasien yang masuk kategori ODP, PDP dan terkonfirmasi positif COVID -19, akan dirawat sampai dengan sembuh sesuai dengan Panduan Tatalaksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Sampai dengan saat ini kami sudah menerima klaim untuk 28 RS yang melayani pasien COVID-19 yang ada di Kota Surabaya,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja, Rabu (1/7/2020).

Menurut Herman, kategori pasien yang yang akan dijamin Kemenkes sudah dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 mengenai Petunjuk Teknis Klaim penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.

Kemudian Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.02.01/menkes/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.

“Aturan ini sebagai dasar pihak rumah mengajukan klaim dan BPJS Kesehatan melakukan proses verifikasi klaim,” imbuh Herman. (Baca juga:Cerita Perjuangan Kapolsek di Sidoarjo Sembuh dari COVID-19)

Sesuai SE Menkes Nomor HK.02.01/menkes/295/2020, dalam proses verifikasi penggantian pembiayaan pelayanan COVID-19, dinyatakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang mempunyai kewenangan penilaian kondisi pasien secara klinis, radiologis dan atau laboratoris (PCR negatif/rapid test negatif). Dimana kondisi pasien sudah membaik dan boleh pulang.

“Selain itu selama pandemi, kami menerapkan penyesuaian layanan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengoptimalkan layanan digital,” pungkas Herman
(msd)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak