Sidang DKPP-RI, KPU Lutra Optimistis Namanya Direhabilitasi
Selasa, 15 Desember 2020 - 04:00 WIB
loading...
Suasana sidang DKPP-RI yang mendudukkan Lima komisoner KPU Lutra atas dugaan pelanggaran KEPP di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Senin (14/12/2020). Foto: SINDONews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - KPU Luwu Utara (Lutra) optimistis tidak dijatuhi sanksi dalam kasus yang tengah berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI . Mereka yakin namanya akan direhabilitasi.
"Karena kami menjawab seluruh pertanyaan dan tuduhan yang diadukan kepada kami. Seluruh tuduhan yang dilakukan pengadu itu semua terbantahkan dalam sidang," kata Komisioner KPU Lutra, Hayu Vandy. (Baca Juga: Hari Ini, 5 Komisioner KPU Luwu Utara Jalani Sidang Etik)
Lima komisoner KPU Lutra menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Senin (14/12/2020). Mereka yang teradu ialah Syamsul Bachri selalu Ketua KPU Lutra, Hayu Vandy, Supriadi, Rahmat dan Syabil. Pengadu ialah Faisal Tanjung yang berasal dari Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Lutra. (Baca Juga: Taufan Sanjung Petahana Golkar di Pilkada Lutim-Lutra: Pemimpin yang Sukses)
Para teradu diduga telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 terkait penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon). Selain itu, para Teradu juga diduga tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/
Syamsul dkk katanya, baru menyerahkan hasil kesehatan Thahar pada 21 September 2020, atau sepuluh hari dari batas waktu yang ditentukan PKPU 5/2020. (Baca Juga: Ancam Gorok Menkopolhukam Mahfud MD, 4 Anggota FPI Ditangkap)
Dalam sidang, Syamsul Bachri mengungkapkan bahwa berdasar PKPU 5/2020 pemeriksaan kesehatan jatuh pada tanggal 4 sampai 11 September 2020. Untuk Pilkada Lutra, tahapan ini berlangsung pada 4- 10 September 2020. Namun pada 9 September 2020 malam, Thahar harus dirawat di rumah sakit karena gangguan kesehatan. Menurut Syamsul, pihak keluarga menginginkan agar Thahar dirawat di sebuah rumah sakit di Makassar.
Kondisi ini membuat Syamsul menginstruksikan Hayu selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, untuk melakukan konsultasi kepada KPU Sulsel dan berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa Kesehatan yang memeriksa Thahar. (Baca Juga: Angkat Tangan Simbol Diborgol, Massa Pendukung Habib Rizieq Datangi 3 Polsek di Palembang)
"Karena kami menjawab seluruh pertanyaan dan tuduhan yang diadukan kepada kami. Seluruh tuduhan yang dilakukan pengadu itu semua terbantahkan dalam sidang," kata Komisioner KPU Lutra, Hayu Vandy. (Baca Juga: Hari Ini, 5 Komisioner KPU Luwu Utara Jalani Sidang Etik)
Lima komisoner KPU Lutra menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Senin (14/12/2020). Mereka yang teradu ialah Syamsul Bachri selalu Ketua KPU Lutra, Hayu Vandy, Supriadi, Rahmat dan Syabil. Pengadu ialah Faisal Tanjung yang berasal dari Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Lutra. (Baca Juga: Taufan Sanjung Petahana Golkar di Pilkada Lutim-Lutra: Pemimpin yang Sukses)
Para teradu diduga telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 terkait penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon). Selain itu, para Teradu juga diduga tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/
Syamsul dkk katanya, baru menyerahkan hasil kesehatan Thahar pada 21 September 2020, atau sepuluh hari dari batas waktu yang ditentukan PKPU 5/2020. (Baca Juga: Ancam Gorok Menkopolhukam Mahfud MD, 4 Anggota FPI Ditangkap)
Dalam sidang, Syamsul Bachri mengungkapkan bahwa berdasar PKPU 5/2020 pemeriksaan kesehatan jatuh pada tanggal 4 sampai 11 September 2020. Untuk Pilkada Lutra, tahapan ini berlangsung pada 4- 10 September 2020. Namun pada 9 September 2020 malam, Thahar harus dirawat di rumah sakit karena gangguan kesehatan. Menurut Syamsul, pihak keluarga menginginkan agar Thahar dirawat di sebuah rumah sakit di Makassar.
Kondisi ini membuat Syamsul menginstruksikan Hayu selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, untuk melakukan konsultasi kepada KPU Sulsel dan berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa Kesehatan yang memeriksa Thahar. (Baca Juga: Angkat Tangan Simbol Diborgol, Massa Pendukung Habib Rizieq Datangi 3 Polsek di Palembang)
Lihat Juga :
