Parepare Segera Susun Strategi Daerah untuk Cegah Perkawinan Anak

PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare , akan menyusun dokumen Strategi Daerah (Strada) untuk Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di kota tersebut.

Bahkan saat ini sudah mulai bergerak menghimpun data, serta melibatkan sejumlah pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga media untuk penyusunan Strada PPA tersebut.



Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare , Nurhaerana, menjelaskan, progres wacana Strada PPA, baru sebatas sejumlah pertemuan yang telah dilakukan, melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappada) Parepare, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Parepare.

"Pertemuan yang dilakukan untuk menyusun strategi apa yang nantinya akan dituangkan dalam konsep Strada PPA . Pembahasan masih sebatas tehnis di lingkup SKPD. Kami juga sempat mengundang pihak Kementerian Agama (Kemenag) tapi tak hadir," jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata Nurhaerana, kembali akan dilakukan pertemuan untuk strategi berdasarkan data dan kondisi Parepare, yang dinilai mempengaruhi atau sebagai pemicu terjadinya perkawinan pada usia anak.

"Pada penyusunannya nanti, tentu akan dilibatkan instansi terkait, LSM, elemen masyarakat, termasuk media," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A Dalduk KB Sulsel), Nur Anti dalam Sosialisasi Stranas dan Lokakarya Strada PPA yang digelar secara online dan diikuti empat unsur perwakilan dari 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulsel, mengingatkan agar konsep Strada PPA yang dibuat seluruh daerah, tidak menerapkan sistem copy paste.



"Karena kondisi dan permasalahan tiap daerah tentu berbeda. Sehingga strateginya pun praktis harus menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," katanya.

Pihaknya, kata Nur Anti, berharap, penyusunan Strada di seluruh kabupaten dan kota, dilakukan secara detail dan betul-betul spesifik, sehingga sasaran dari program tersebut bisa tepat.

"Tiap daerah pun harus membentuk lembaga untuk memuluskan upaya menghapus perkawinan anak di Sulsel. Lembaga yang dibentuk, harus melibatkan media, perguruan tinggi dan elemen-elemen terkait lainnya," papar Nur Anti.

Perumusan Strada PPA , tambah Nur Anti, saat ini menjadi hal paling mendesak yang harus segera diselesaikan hingga tingkat kabupaten dan kota di Sulsel.

"Ini tidak bisa ditunda. Karena persoalan pencegahan perkawinan anak, harus dipercepat dan tidak boleh ditunda," tandasnya.