Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kisah PKI Kocar-kacir Digebuk GP Ansor usai Rampas Tanah Muslimat NU Surabaya
loading...
A
A
A
Pemuda Ansor NU Surabaya berang. Melihat pagar dan bendera PKI menancap di atas tanah milik Muslimat NU, massa Ansor Jawa Timur langsung bergerak. Seluruh bendera PKI dicabuti dan diganti dengan bendera NU.
Pengerahan massa Ansor Jawa Timur untuk merebut kembali tanah Muslimat NU dilakukan langsung oleh Kiai Yusuf Hasyim (Pak Ud), yakni paman Gus Dur dan H. Chalid Mawardi. Massa Pemuda Rakyat, BTI dan Gerwani yang sempat mencabuti bendera NU dan menggantinya lagi dengan bendera PKI awalnya mencoba bertahan. Bentrokan hebat antara massa Pemuda Ansor NU dengan PKI tak terelakkan.
Massa PKI kocar-kacir. Banyak dari mereka yang terluka dan kemudian memutuskan melarikan diri. Ansor NU berhasil merebut kembali tanah milik Muslimat Surabaya. "Di atas tanah itu kemudian didirikan sekolah dan rumah sakit Islam milik NU".
Peristiwa bentrokan memperebutkan tanah Muslimat NU di Surabaya itu dilaporkan PKI Jawa Timur ke Jakarta. Kiai Yusuf Hasyim dan Chalid Mawardi dipanggil Ketua BPI (Badan Pusat Intelijen). dan sekaligus Wakil Perdana Menteri Subandrio.
Kedua tokoh Ansor NU itu dimarahi dengan tuduhan telah membuat keributan. Keduanya juga diminta menyerahkan kembali tanah yang diperebutkan kepada PKI. Chalid Mawardi dengan tegas menolak tuduhan membuat onar. NU juga menolak menyerahkan tanah kepada PKI karena status tanah jelas-jelas milik Muslimat NU Surabaya.
"Ansor akan siap mempertahankan tanah itu sampai kapan pun, tidak akan membiarkan tanah itu direbut PKI," tegas Chalid Mawardi seperti dikutip dari Benturan NU PKI 1948-1965.
Waperdam Subandrio tidak berani memaksakan kehendaknya. Melihat keteguhan sikap Ansor NU, Subandrio memilih diam dan tidak menuruti kemauan PKI. Kendati demikian, dalam peristiwa di Surabaya itu memperlihatkan bahwa PKI telah berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dari jenjang terbawah hingga paling tinggi.
Pasca peristiwa 30 September 1965 atau G30S/ PKI, PKI yang masuk lima besar dalam perolehan suara pada Pemilu 1955, dibubarkan dan ditetapkan sebagai partai politik terlarang.
Pengerahan massa Ansor Jawa Timur untuk merebut kembali tanah Muslimat NU dilakukan langsung oleh Kiai Yusuf Hasyim (Pak Ud), yakni paman Gus Dur dan H. Chalid Mawardi. Massa Pemuda Rakyat, BTI dan Gerwani yang sempat mencabuti bendera NU dan menggantinya lagi dengan bendera PKI awalnya mencoba bertahan. Bentrokan hebat antara massa Pemuda Ansor NU dengan PKI tak terelakkan.
Massa PKI kocar-kacir. Banyak dari mereka yang terluka dan kemudian memutuskan melarikan diri. Ansor NU berhasil merebut kembali tanah milik Muslimat Surabaya. "Di atas tanah itu kemudian didirikan sekolah dan rumah sakit Islam milik NU".
Peristiwa bentrokan memperebutkan tanah Muslimat NU di Surabaya itu dilaporkan PKI Jawa Timur ke Jakarta. Kiai Yusuf Hasyim dan Chalid Mawardi dipanggil Ketua BPI (Badan Pusat Intelijen). dan sekaligus Wakil Perdana Menteri Subandrio.
Kedua tokoh Ansor NU itu dimarahi dengan tuduhan telah membuat keributan. Keduanya juga diminta menyerahkan kembali tanah yang diperebutkan kepada PKI. Chalid Mawardi dengan tegas menolak tuduhan membuat onar. NU juga menolak menyerahkan tanah kepada PKI karena status tanah jelas-jelas milik Muslimat NU Surabaya.
"Ansor akan siap mempertahankan tanah itu sampai kapan pun, tidak akan membiarkan tanah itu direbut PKI," tegas Chalid Mawardi seperti dikutip dari Benturan NU PKI 1948-1965.
Waperdam Subandrio tidak berani memaksakan kehendaknya. Melihat keteguhan sikap Ansor NU, Subandrio memilih diam dan tidak menuruti kemauan PKI. Kendati demikian, dalam peristiwa di Surabaya itu memperlihatkan bahwa PKI telah berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dari jenjang terbawah hingga paling tinggi.
Pasca peristiwa 30 September 1965 atau G30S/ PKI, PKI yang masuk lima besar dalam perolehan suara pada Pemilu 1955, dibubarkan dan ditetapkan sebagai partai politik terlarang.
Explore More