Malang di Kampung Pemulung: Hidup Tanpa Adminduk dan Bantuan Pemerintah

Selama dua tahun terakhir di masa pandemi, mereka tidak sekalipun mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Penyemprotan disinfektan apalagi. Tidak pernah tersentuh perhatian. Kawasan permukiman mereka seolah-olah dianggap tak ada.

“Masker saja itu kadang pakai kadang tidak, karena mereka tidak punya kasihan. Biasa ada orang yang kasih baru mereka pakai. Kalau tidak ada yang kasih, tidak adami itu bisa mereka pakai. Tidak ada uang untuk beli,” ujar Nuraeni, dengan mata yang mulai memerah.

Nuraeni mengaku sudah berkali-kali memohon bantuan kepada pemerintah setempat. Mulai lurah, camat, hingga Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar . Namun, mereka hanya diminta bersabar. Dijanji akan difasilitasi, tetapi tak kunjung ditepati.

"Saya mohon sama orang-orang yang di atas, supaya warga di sini betul-betul diperhatikan kondisinya. Tolonglah turun ke sini melihat langsung bagaimana kondisinya, rumahnya, pekerjaan mereka,” pintanya, sembari meneteskan air mata.

Kampung Pemulung adalah bagian kecil dari cerita masyarakat yang bertaruh hidup di Kota Makassar. Sejatinya masih banyak lagi warga yang tak pernah mendapat perhatian dari pemerintah setempat.



Bisa Bersyarat

Disdukcapil pun menyebut mereka sebagai penduduk rentan karena tidak punya dokumen kependudukan. Sementara, perpindahan mereka dari daerah asal ke Kota Makassar tidak bisa begitu saja dibuatkan dokumennya.

Apalagi, status penghuni Kampung Pemulung juga masih sangat dinamis. Persoalannya, tanah yang mereka duduki saat ini rawan sengketa. Sebab sejauh ini belum jelas siapa tuan tanah di lahan seluas sekitar ribuan meter persegi itu.

“Karena dikhawatirkan, bisa jadi sebenarnya mereka ini musiman. Mereka sudah tercatat di daerahnya, tetapi karena mereka beraktivitas di Makassar dianggap dia tidak punya dokumen kependudukannya Makassar,” ujar Plt Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Aryati Puspasari.