Sidang Tipikor, Mantan Kabid Bea Cukai Bandara Soetta Merasa Dijebak Atasan

Rabu, 27 April 2022 - 22:36 WIB
loading...
Sidang Tipikor, Mantan Kabid Bea Cukai Bandara Soetta Merasa Dijebak Atasan
Mantan Kabid Bea Cukai Bandara Soetta saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang. Foto: Istimewa
A A A
SERANG - Terdakwa kasus pemerasan perusahaan jasa titipan, Qurnia Ahmad Bukhori Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Dan Cukai Type C Soekarno-Hatta (Soetta) merasa dijebak.

Hal itu terungkap dalam sidang mendengarkan keterangan saksi Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soetta, Finari Manan, dan Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bea Cukai Soetta, Raden Roro Endah, di Pengadilan Tipikor Negeri Serang.

Keduanya dihadirkan untuk keterangan kedua terdakwa, yaitu Qurnia Ahmad Bukhori dan Vincentius Istiko Murtiadji mantan Kasi Pelayanan Pabean dan Cukai Bandara Soetta.

Baca juga: Sidang Kasus Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soetta Masuki Babak Baru

Yang menarik, dalam sidang terdakwa Qurnia Ahmad Bukhori mengaku dirinya dijebak guna menutupi dugaan mafia impor barang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) PT Sinergi Karya Kharisma (SKK).

"Bahwa dengan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Jasa Titipan (Monev PJT) tanggal 26 Maret 2021 membuat ketidaknyamanan Soni (Arif Agus Harsono atau Soni Dirut PT SKK), dan SKK karena dikhawatirkan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan selama ini akan terbongkar," katanya, Rabu (27/4/2022).



Dilanjutkan dia, selama ini Dirut PT SKK telah banyak memberikan uang suap kepada sejumlah teman seangkatan Kepala Kantor Bea Cukai Soetta, untuk menghentikan Monev melalui terdakwa Vincentius Istiko Murtiadji, dan Arief Andrian selaku Kasi Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.

Baca: Dugaan Pemerasan, Kejati Banten Sita Uang Rp1,1 Miliar di Kantor Bea Cukai Bandara Soetta

"Hasil Monev PT SKK, menemukan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan berupa pengeluaran barang impor secara ilegal dan penukaran barang impor di TPS SKK, yang mengakibatkan potensi kerugian negara dari pajak impor dan denda," ungkapnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2732 seconds (11.252#12.26)