Warga Muara Angke Terima SHGB Tanah Milik Pemprov Jakarta, Bisa Dijadikan Jaminan Uang ke Bank
loading...
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid secara simbolik menyerahkan langsung Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada warga Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Foto/Danandaya Aria Putra
A
A
A
JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid secara simbolik menyerahkan langsung Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada warga Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.
Dari 587 bidang yang telah diukur, baru terbit 5 sertifikat yang diserahkan kepada warga.
"Karena sudah terbit sertifikat, ada kepastian ya, bu ya. Orang kalau menempati tanah punya sertifikat, ibaratnya orang nikah punya buku, nikah," kata Nusron dalam sambutannya, Minggu (16/2/2025).
Sia menjelaskan mengapa warga tak diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) karena tanah yang ditempati merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Pasalnya jika diterbitkan SHM yang ada malah menimbulkan konflik.
"Kok enggak bisa SHM murni? Karena ini punya negara, kalau dikasih langsung kepada bapak-bapak nanti bapak gubernurnya masuk penjara, pak kepala kantor sama pak kepala Kanwil masuk penjara," tuturnya.
Meski begitu, Nusron memastikan bahwa SHGB ini tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dia menambahkan bahwa SHGB ini pun bisa digunakan warga sebagai jaminan peminjaman (utang) uang ke bank.
"Sehingga tanahnya punya Pemprov tidak hilang, bapak ibu bisa menempati punya kekuatan hukum dan punya sertifikat untuk menempati," ucapnya.
Nusron menyampaikan dengan diterbitkannya SHGB ini, bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi warga negaranya.
Dari 587 bidang yang telah diukur, baru terbit 5 sertifikat yang diserahkan kepada warga.
Baca Juga :
Mengenal Sertifikat Tanah
"Karena sudah terbit sertifikat, ada kepastian ya, bu ya. Orang kalau menempati tanah punya sertifikat, ibaratnya orang nikah punya buku, nikah," kata Nusron dalam sambutannya, Minggu (16/2/2025).
Sia menjelaskan mengapa warga tak diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) karena tanah yang ditempati merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Pasalnya jika diterbitkan SHM yang ada malah menimbulkan konflik.
"Kok enggak bisa SHM murni? Karena ini punya negara, kalau dikasih langsung kepada bapak-bapak nanti bapak gubernurnya masuk penjara, pak kepala kantor sama pak kepala Kanwil masuk penjara," tuturnya.
Meski begitu, Nusron memastikan bahwa SHGB ini tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dia menambahkan bahwa SHGB ini pun bisa digunakan warga sebagai jaminan peminjaman (utang) uang ke bank.
"Sehingga tanahnya punya Pemprov tidak hilang, bapak ibu bisa menempati punya kekuatan hukum dan punya sertifikat untuk menempati," ucapnya.
Nusron menyampaikan dengan diterbitkannya SHGB ini, bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi warga negaranya.
(shf)
Lihat Juga :
