BOPLBF Alokasikan Rp4 Miliar untuk Dampak Covid-19 di 11 Kabupaten di NTT

LABUAN BAJO - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) mengalokasikan anggaran awal hingga sebesar Rp4 miliar dan akan bertambah untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan di 11 Kabupaten di Flores, Lembata, Alor dan Bima yang merupakan zona koordinatif BOPLBF.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina menjelaskan, sejauh ini BOPLBF telah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan. Masing-masing demi menghentikan penyebaran Virus Covid-19 yang telah menginfeksi lebih dari 2,3 juta orang di seluruh dunia tersebut.

“Kita tidak bisa menghindari bahwa dengan terhentinya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi sangat berdampak pada perekonomian pariwisata kita. Aktivitas khususnya di bidang jasa maupun pelayanan kepariwisataan terhenti,” ungkap Shana.

Shana juga menekankan, terhentinya aktivitas kepariwisataan sudah pasti berimbas pada masalah ketenagakerjaan. (Baca: PSBB Diterapkan di Sidoarjo, Pelaku Kriminal Bakal Ditembak di Tempat)

BOPLBF sendiri sejak pertengahan Maret mulai memantau perkembangan aktivitas pasar pariwisata di Labuan Bajo dan beberapa Kabupaten di zona koordinatifnya seperti jasa penginapan, industri kuliner UKM, kapal pesiar, serta penyelenggaraan beberapa festival yang sudah dijadwalkan, seiring dengan diumumkannya Status Bencana Nasional Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Pemerintah Pusat dan imbauan tidak bepergian oleh World Health Organization (WHO).

Dampak Covid-19 terhadap sektor jasa pariwisata mulai terlihat dengan adanya kebijakan hotel-hotel yang mulai merumahkan karyawan-karyawannya, begitupun penyelenggaraan beberapa festival besar dibatalkan.

Melihat makin meluasnya dampak Covid-19 terhadap industri jasa pariwisata, Pemerintah Kabupaten salah satunya Pemkab Manggarai Barat segera merespon dampak Covid-19 dengan membebaskan pajak bagi para pelaku usaha jasa. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan imbauan Aksi Solidaritas Sosial dan Ekonomi.

“Ini merupakan saat yang sulit bagi industri maupun tenaga kerja di sektor Parekraf. Tetapi justru harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama, karena sudah pasti akan menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Apalagi kita masih belum bisa memastikan kapan pandemi covid ini berakhir,” ujar Shana.

Melalui alokasi anggaran tersebut, BOPLBF menyiapkan 3 tahapan penanganan Covid-19, yaitu: Pertama, adalah Tahap Tanggap Darurat seperti dukungan kesiapan perlengkapan medis dan pencegahan Covid-19, bantuan kemanusiaan untuk pekerja sektor parekraf terdampak, pengawalan relaksasi regulasi untuk pelaku industri parekraf, dan program pemberdayaan ‘padat karya’ sektor parekraf seperti pelatihan SDM online, pelatihan pembuatan masker, penguatan rantai pasok produk ekraf dan pangan, konsolidasi tata kelola destinasi, dan lainnya. BOPLBF juga secara intensif melakukan pendataan di lapangan bagi berbagai pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif, serta desa wisata terdampak.

BOPLBF sendiri saat ini turut memperkuat Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat di Tim Perencanaan Data, Pakar, dan Analisis, Tim Kehumasan, dan Tim Pusat Pengendalian dan Operasi.