BOPLBF Alokasikan Rp4 Miliar untuk Dampak Covid-19 di 11 Kabupaten di NTT
Selasa, 21 April 2020 - 17:08 WIB
loading...
Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores mengalokasikan anggaran Rp4 miliar untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan di 11 Kabupaten di NTT. Foto Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina/iNews TV/Yoseph MA
A
A
A
LABUAN BAJO - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) mengalokasikan anggaran awal hingga sebesar Rp4 miliar dan akan bertambah untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan di 11 Kabupaten di Flores, Lembata, Alor dan Bima yang merupakan zona koordinatif BOPLBF.
Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina menjelaskan, sejauh ini BOPLBF telah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan. Masing-masing demi menghentikan penyebaran Virus Covid-19 yang telah menginfeksi lebih dari 2,3 juta orang di seluruh dunia tersebut.
“Kita tidak bisa menghindari bahwa dengan terhentinya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi sangat berdampak pada perekonomian pariwisata kita. Aktivitas khususnya di bidang jasa maupun pelayanan kepariwisataan terhenti,” ungkap Shana.
Shana juga menekankan, terhentinya aktivitas kepariwisataan sudah pasti berimbas pada masalah ketenagakerjaan. (Baca: PSBB Diterapkan di Sidoarjo, Pelaku Kriminal Bakal Ditembak di Tempat)
BOPLBF sendiri sejak pertengahan Maret mulai memantau perkembangan aktivitas pasar pariwisata di Labuan Bajo dan beberapa Kabupaten di zona koordinatifnya seperti jasa penginapan, industri kuliner UKM, kapal pesiar, serta penyelenggaraan beberapa festival yang sudah dijadwalkan, seiring dengan diumumkannya Status Bencana Nasional Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Pemerintah Pusat dan imbauan tidak bepergian oleh World Health Organization (WHO).
Dampak Covid-19 terhadap sektor jasa pariwisata mulai terlihat dengan adanya kebijakan hotel-hotel yang mulai merumahkan karyawan-karyawannya, begitupun penyelenggaraan beberapa festival besar dibatalkan.
Melihat makin meluasnya dampak Covid-19 terhadap industri jasa pariwisata, Pemerintah Kabupaten salah satunya Pemkab Manggarai Barat segera merespon dampak Covid-19 dengan membebaskan pajak bagi para pelaku usaha jasa. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan imbauan Aksi Solidaritas Sosial dan Ekonomi.
“Ini merupakan saat yang sulit bagi industri maupun tenaga kerja di sektor Parekraf. Tetapi justru harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama, karena sudah pasti akan menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Apalagi kita masih belum bisa memastikan kapan pandemi covid ini berakhir,” ujar Shana.
Melalui alokasi anggaran tersebut, BOPLBF menyiapkan 3 tahapan penanganan Covid-19, yaitu: Pertama, adalah Tahap Tanggap Darurat seperti dukungan kesiapan perlengkapan medis dan pencegahan Covid-19, bantuan kemanusiaan untuk pekerja sektor parekraf terdampak, pengawalan relaksasi regulasi untuk pelaku industri parekraf, dan program pemberdayaan ‘padat karya’ sektor parekraf seperti pelatihan SDM online, pelatihan pembuatan masker, penguatan rantai pasok produk ekraf dan pangan, konsolidasi tata kelola destinasi, dan lainnya. BOPLBF juga secara intensif melakukan pendataan di lapangan bagi berbagai pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif, serta desa wisata terdampak.
BOPLBF sendiri saat ini turut memperkuat Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat di Tim Perencanaan Data, Pakar, dan Analisis, Tim Kehumasan, dan Tim Pusat Pengendalian dan Operasi.
Salah satunya yang sudah berjalan hampir satu bulan belakangan ini adalah sinergi BOPLBF bersama Pemda dan Komunitas lokal Manggarai Barat membangun Media Center Covid-19 Mabar, yang sempat berkantor di Kantor BOPLBF, sebagai pusat data dan informasi yang secara khusus memperkuat kesadaran masyarakat menghadapi Covid-19.
Kedua, Tahap Pemulihan yang berfokus pada dukungan aktivitas dan ekonomi kepada Industri, Komunitas, dan Masyarakat di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diharapkan bisa secepatnya terlaksana hingga akhir tahun 2020. Kegiatan meliputi penguatan SDM dan produk wisata maupun ekraf sehingga semakin siap untuk mendukung Destinasi Super Prioritas pasca pandemi berakhir.
Ketiga, Tahap Normalisasi yang diharapkan bisa berlangsung tahun depan (2021).
BOPLBF sendiri, sejak awal dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dan turut menginisiasi terbentuknya Media Center Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat. BOPLBF sejak awal terlibat sebagai konseptor digital platform Media Center Covid-19 Mabar dan sekaligus melaksanakan tugas harian menyiapkan data dan informasi bersama rekan-rekan Pemkab Mabar dan Komunitas Relawan yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Media Center Covid-19 Mabar.
“Kami tahu ini situasi yang sulit. Tapi kalau kita bersama-sama menghadapinya, kita pasti bisa melalui semua dengan baik. Kami butuh semua pihak saling menjaga dan bergandengan tangan,“ lanjut Shana.
Dalam waktu dekat BOPLBF sendiri mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 11 Kabupaten di wilayah koordinatif BOPLBF.
Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina menjelaskan, sejauh ini BOPLBF telah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan. Masing-masing demi menghentikan penyebaran Virus Covid-19 yang telah menginfeksi lebih dari 2,3 juta orang di seluruh dunia tersebut.
“Kita tidak bisa menghindari bahwa dengan terhentinya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi sangat berdampak pada perekonomian pariwisata kita. Aktivitas khususnya di bidang jasa maupun pelayanan kepariwisataan terhenti,” ungkap Shana.
Shana juga menekankan, terhentinya aktivitas kepariwisataan sudah pasti berimbas pada masalah ketenagakerjaan. (Baca: PSBB Diterapkan di Sidoarjo, Pelaku Kriminal Bakal Ditembak di Tempat)
BOPLBF sendiri sejak pertengahan Maret mulai memantau perkembangan aktivitas pasar pariwisata di Labuan Bajo dan beberapa Kabupaten di zona koordinatifnya seperti jasa penginapan, industri kuliner UKM, kapal pesiar, serta penyelenggaraan beberapa festival yang sudah dijadwalkan, seiring dengan diumumkannya Status Bencana Nasional Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Pemerintah Pusat dan imbauan tidak bepergian oleh World Health Organization (WHO).
Dampak Covid-19 terhadap sektor jasa pariwisata mulai terlihat dengan adanya kebijakan hotel-hotel yang mulai merumahkan karyawan-karyawannya, begitupun penyelenggaraan beberapa festival besar dibatalkan.
Melihat makin meluasnya dampak Covid-19 terhadap industri jasa pariwisata, Pemerintah Kabupaten salah satunya Pemkab Manggarai Barat segera merespon dampak Covid-19 dengan membebaskan pajak bagi para pelaku usaha jasa. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan imbauan Aksi Solidaritas Sosial dan Ekonomi.
“Ini merupakan saat yang sulit bagi industri maupun tenaga kerja di sektor Parekraf. Tetapi justru harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama, karena sudah pasti akan menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Apalagi kita masih belum bisa memastikan kapan pandemi covid ini berakhir,” ujar Shana.
Melalui alokasi anggaran tersebut, BOPLBF menyiapkan 3 tahapan penanganan Covid-19, yaitu: Pertama, adalah Tahap Tanggap Darurat seperti dukungan kesiapan perlengkapan medis dan pencegahan Covid-19, bantuan kemanusiaan untuk pekerja sektor parekraf terdampak, pengawalan relaksasi regulasi untuk pelaku industri parekraf, dan program pemberdayaan ‘padat karya’ sektor parekraf seperti pelatihan SDM online, pelatihan pembuatan masker, penguatan rantai pasok produk ekraf dan pangan, konsolidasi tata kelola destinasi, dan lainnya. BOPLBF juga secara intensif melakukan pendataan di lapangan bagi berbagai pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif, serta desa wisata terdampak.
BOPLBF sendiri saat ini turut memperkuat Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat di Tim Perencanaan Data, Pakar, dan Analisis, Tim Kehumasan, dan Tim Pusat Pengendalian dan Operasi.
Salah satunya yang sudah berjalan hampir satu bulan belakangan ini adalah sinergi BOPLBF bersama Pemda dan Komunitas lokal Manggarai Barat membangun Media Center Covid-19 Mabar, yang sempat berkantor di Kantor BOPLBF, sebagai pusat data dan informasi yang secara khusus memperkuat kesadaran masyarakat menghadapi Covid-19.
Kedua, Tahap Pemulihan yang berfokus pada dukungan aktivitas dan ekonomi kepada Industri, Komunitas, dan Masyarakat di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diharapkan bisa secepatnya terlaksana hingga akhir tahun 2020. Kegiatan meliputi penguatan SDM dan produk wisata maupun ekraf sehingga semakin siap untuk mendukung Destinasi Super Prioritas pasca pandemi berakhir.
Ketiga, Tahap Normalisasi yang diharapkan bisa berlangsung tahun depan (2021).
BOPLBF sendiri, sejak awal dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dan turut menginisiasi terbentuknya Media Center Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat. BOPLBF sejak awal terlibat sebagai konseptor digital platform Media Center Covid-19 Mabar dan sekaligus melaksanakan tugas harian menyiapkan data dan informasi bersama rekan-rekan Pemkab Mabar dan Komunitas Relawan yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Media Center Covid-19 Mabar.
“Kami tahu ini situasi yang sulit. Tapi kalau kita bersama-sama menghadapinya, kita pasti bisa melalui semua dengan baik. Kami butuh semua pihak saling menjaga dan bergandengan tangan,“ lanjut Shana.
Dalam waktu dekat BOPLBF sendiri mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 11 Kabupaten di wilayah koordinatif BOPLBF.
(sms)
Lihat Juga :
