PAD Minim, TPP ASN Pemkot Makassar Terancam Dipangkas

MAKASSAR - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar khusus di bulan April terancam dipangkas. Penyebabnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar belum memadai. Realisasinya baru Rp196 miliar di triwulan pertama, sedangkan kebutuhan anggaran mencapai Rp250 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar , Helmy Budiman mengaku pembayaran TPP ASN masih menunggu regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembayaran gaji ke-13 atau THR.

Kata dia, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran THR disertai tunjangan maka sudah menjadi kewajiban Pemkot Makassar untuk membayar TPP ASN. Hanya saja, besaran TPP yang harus dibayarkan mengikut pada kemampuan PAD Makassar.

"Kalau aturannya harus dibayarkan bersamaan, maka kita lakukan simulasi kita bayar 5%, 10% atau 15%. Bergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi, tidak ada TPP yang kita tidak bayar tapi kita kurangi porsinya," jelas Helmy.



Berdasarkan informasi, kata Hemly, pembayaran gaji ke-13 diperkirakan awal Mei. Dia berharap perusda bisa menyetor deviden 2020, paling lambat Mei untuk menambah PAD Makassar.

"Semoga awal Mei, ada peningkatan PAD melalui setoran perusda," harap dia.

Anggota Komisi B DPRD Makassar , Hasanuddin Leo beranggapan penurunan PAD Makassar di triwulan pertama tahun ini disebabkan banyak hal.Salah satunya kebijakan pembatasan aktivitas objek pajak.

"Jadi kalau kurang maksimal realisasinya, wajar kalau tidak ada TPP. Karena sumber pembayaran TPP itu dari PAD," kata Hasanuddin, kepada SINDOnews, Kamis (22/4/2021).

Persoalan lain, kata Leo, minimnya setoran perusda membuat PAD Makassar ikut merosot. Keberadaannya tidak mampu menopang PAD. Dari enam perusda milik pemerintah kota, hanya PDAM yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Itu pun menurut dia, jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada.

"Cuma PDAM yang memberikan kontribusi signifikan, namun tetap dituntut untuk lebih maksimal lagi. Perusda lain masih jauh dari harapan," tutur dia.



Menurut dia, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi, sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.

"Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap penurunan PAD tidak mempengaruhi pembayaran TPP dan THR ASN. Terlebih di bulan ramadan, masyarakat khususnya ASN menaruh harapan besar bisa mendapat penghasilan di luar gaji.



"Utamanya masalah THR, inikan ada momennya. Tidak berlaku setiap bulan. Jadi saya harap THR itu tetap ada," ungkap Andi Hadi.

Dia menilai penurunan PAD sebagai hal yang wajar. Pasalnya, saat ini Kota Makassar masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, ada juga kebijakan pembatasan aktivitas usaha khususnya di sektor pariwisata.

Seharusnya, kata dia, Pemkot Makassar bisa memberi keleluasaan kepada OPD untuk melakukan akselerasi dengan tujuan menggenjot PAD. "Laporan monev sekarang ini, PAD kita masih sangat minim. Itu perlu digenjot," ujar dia.