Baru Empat Paket, Tender Proyek Pemkot Makassar Minim Progres
loading...
Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Hingga triwulan kedua, baru empat paket yang tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Sehingga kata Abdi, proyek yang tidak disentuh refokusing anggaran sebaiknya ditender lebih awal. Jangan lagi ditunda agar tdak ada lagi gagal tender.
"Anggaran yang tidak kena refokusing sebaiknya bisa berjalan. Sudah mulai dilakukan tender-tender," ungkap dia.
Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyayangkan adanya keterlambatan proses tender. Kata dia, kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi status kepala OPD yang masih pelaksana tugas (plt).
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Sehingga kata Abdi, proyek yang tidak disentuh refokusing anggaran sebaiknya ditender lebih awal. Jangan lagi ditunda agar tdak ada lagi gagal tender.
"Anggaran yang tidak kena refokusing sebaiknya bisa berjalan. Sudah mulai dilakukan tender-tender," ungkap dia.
Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyayangkan adanya keterlambatan proses tender. Kata dia, kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi status kepala OPD yang masih pelaksana tugas (plt).
Lihat Juga :
