Baru Empat Paket, Tender Proyek Pemkot Makassar Minim Progres
Senin, 19 April 2021 - 09:13 WIB
loading...
Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Hingga triwulan kedua, baru empat paket yang tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Kantor Kejari Makassar Capai Rp36,7 Miliar
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Kantor Kejari Makassar Capai Rp36,7 Miliar
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Lihat Juga :
