Rapat dengan Kemenko Polhukam, Sekda Paparkan Kondisi Covid-19 di Maros
loading...
Rapat koordinasi Pemkab Maros bersama pihak Kemenko Polhukam, Kamis (15/4/2021). Foto: SINDOnews/Najmi Limonu
A
A
A
MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros melakukan rapat monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan Covid-19 pihak Kemenko Polhukam di ruang rapat kantor Bupati Maros, Senin (15/4).
Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mewakili bupati dan wakil bupati di hadapan pihak Kemenko Polhukam menyampaikan, kasus Covid-19 di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan.
Saat ini kata Davied, hanya terdapat tujuh kasus aktif Covid-19 saja, tiga di antaranya kasus tanpa gejala. Kasus kesembuhan berada di angka 96%. Angka kematian berada di tingkat 1,3%, dengan total konfirmasi kasus sebanyak 1.646.
"Sejak kasus Covid pertama pada tanggal 27 Maret 2020 ada tiga puncak kasus di Maros. Pertama pada bulan Juni, kedua pada bulan Agustus, dan puncak tertinggi berada pada bulan Desember dan Januari. Tepat tanggal 26 Januari 2021, menjadi puncak tertinggi kasus yakni sebanyak 297 yang terkonfirmasi aktif. Namun sejak tanggal itu pula terjadi penurunan terus menerus hingga hari ini," tutur Sekda Maros.
Di sisi lain kata Sekda, proses vaksinasi untuk memutus penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Sampai saat ini, vaksinasi telah dilakukan terhadap 13.000 orang, terdiri dari TNI-Polri, nakes, pelayan publik, termasuk tenaga pendidik dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Ketua Tim Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam , Kolonel Inf Suteikno Suleman menyampaikan, rapat koordinasi ini dilakukan berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Komite ini dibuat dalam rangka penanganan Covid-19 yang memutus mata rantai dan ekonomi masih bisa berjalan dengan lancar. Implementasinya kami mau tau sejauh mana pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi sudah banyak dikeluarkan termasuk kementerian lembanga terkait," ungkap Ketua Tim Kemenko Polhukam .
Ketua DPRD Maros , Andi Patarai Amir yang hadir mengapresiasi kinerja pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Andi Patarai menyampaikan, dengan rendahnya kasus di Kabupaten Maros, memungkinkan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan .
Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mewakili bupati dan wakil bupati di hadapan pihak Kemenko Polhukam menyampaikan, kasus Covid-19 di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan.
Saat ini kata Davied, hanya terdapat tujuh kasus aktif Covid-19 saja, tiga di antaranya kasus tanpa gejala. Kasus kesembuhan berada di angka 96%. Angka kematian berada di tingkat 1,3%, dengan total konfirmasi kasus sebanyak 1.646.
"Sejak kasus Covid pertama pada tanggal 27 Maret 2020 ada tiga puncak kasus di Maros. Pertama pada bulan Juni, kedua pada bulan Agustus, dan puncak tertinggi berada pada bulan Desember dan Januari. Tepat tanggal 26 Januari 2021, menjadi puncak tertinggi kasus yakni sebanyak 297 yang terkonfirmasi aktif. Namun sejak tanggal itu pula terjadi penurunan terus menerus hingga hari ini," tutur Sekda Maros.
Di sisi lain kata Sekda, proses vaksinasi untuk memutus penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Sampai saat ini, vaksinasi telah dilakukan terhadap 13.000 orang, terdiri dari TNI-Polri, nakes, pelayan publik, termasuk tenaga pendidik dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Ketua Tim Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam , Kolonel Inf Suteikno Suleman menyampaikan, rapat koordinasi ini dilakukan berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Komite ini dibuat dalam rangka penanganan Covid-19 yang memutus mata rantai dan ekonomi masih bisa berjalan dengan lancar. Implementasinya kami mau tau sejauh mana pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi sudah banyak dikeluarkan termasuk kementerian lembanga terkait," ungkap Ketua Tim Kemenko Polhukam .
Ketua DPRD Maros , Andi Patarai Amir yang hadir mengapresiasi kinerja pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Andi Patarai menyampaikan, dengan rendahnya kasus di Kabupaten Maros, memungkinkan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan .
Explore More