Tersangka Korupsi APD Covid-19, Kadinkes Sumut Ditangkap Kejaksaan
loading...
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap dua orang tersangka Penyelewengan dan Mark-Up anggaran Covid-19 di Dinkes Sumut 2020. Foto/Humas Kejati Sumut
A
A
A
MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Penyelewengan dan Mark-Up anggaran Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun 2020.
Keduanya menyelewengkan anggaran pada Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto mengungkapkan kedua tersangka Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, AMH, selaku pengguna anggaran. Kemudian tersangka kedua yaitu pihak swasta, RMN selaku rekanan dari tindakan rasuah tersebut.
”Tim Pidsus Kejati Sumut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Idianto melalui keterangannya, Kamis (14/3/2024).
Idianto mengatakan, tindakan dugaan korupsi yang dilakukan yakni AMH tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan total biaya pengadaan APD yang diajukan yaitu hampir Rp40 Miliar.
Diketahui, RAB Dinkes Provinsi Sumut yang diajukan pada tahun 2020, yaitudengan nilai kontrak sebesar Rp39.978.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah),guna melakukan pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) Covid-19.
“Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN (selaku pihak swasta/rekanan), sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut,” terang Idianto.
“Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5,” lanjut dia.
Keduanya menyelewengkan anggaran pada Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto mengungkapkan kedua tersangka Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, AMH, selaku pengguna anggaran. Kemudian tersangka kedua yaitu pihak swasta, RMN selaku rekanan dari tindakan rasuah tersebut.
”Tim Pidsus Kejati Sumut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Idianto melalui keterangannya, Kamis (14/3/2024).
Idianto mengatakan, tindakan dugaan korupsi yang dilakukan yakni AMH tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan total biaya pengadaan APD yang diajukan yaitu hampir Rp40 Miliar.
Diketahui, RAB Dinkes Provinsi Sumut yang diajukan pada tahun 2020, yaitudengan nilai kontrak sebesar Rp39.978.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah),guna melakukan pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) Covid-19.
“Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN (selaku pihak swasta/rekanan), sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut,” terang Idianto.
“Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5,” lanjut dia.
Lihat Juga :
