Rapat dengan Kemenko Polhukam, Sekda Paparkan Kondisi Covid-19 di Maros
Kamis, 15 April 2021 - 15:45 WIB
loading...
Rapat koordinasi Pemkab Maros bersama pihak Kemenko Polhukam, Kamis (15/4/2021). Foto: SINDOnews/Najmi Limonu
A
A
A
MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros melakukan rapat monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan Covid-19 pihak Kemenko Polhukam di ruang rapat kantor Bupati Maros, Senin (15/4).
Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mewakili bupati dan wakil bupati di hadapan pihak Kemenko Polhukam menyampaikan, kasus Covid-19 di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan.
Baca juga: 25 Sekolah di Maros Disiapkan untuk Pembelajaran Tatap Muka
Saat ini kata Davied, hanya terdapat tujuh kasus aktif Covid-19 saja, tiga di antaranya kasus tanpa gejala. Kasus kesembuhan berada di angka 96%. Angka kematian berada di tingkat 1,3%, dengan total konfirmasi kasus sebanyak 1.646.
"Sejak kasus Covid pertama pada tanggal 27 Maret 2020 ada tiga puncak kasus di Maros. Pertama pada bulan Juni, kedua pada bulan Agustus, dan puncak tertinggi berada pada bulan Desember dan Januari. Tepat tanggal 26 Januari 2021, menjadi puncak tertinggi kasus yakni sebanyak 297 yang terkonfirmasi aktif. Namun sejak tanggal itu pula terjadi penurunan terus menerus hingga hari ini," tutur Sekda Maros.
Di sisi lain kata Sekda, proses vaksinasi untuk memutus penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Sampai saat ini, vaksinasi telah dilakukan terhadap 13.000 orang, terdiri dari TNI-Polri, nakes, pelayan publik, termasuk tenaga pendidik dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Ketua Tim Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam , Kolonel Inf Suteikno Suleman menyampaikan, rapat koordinasi ini dilakukan berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baca juga: Chaidir Syam Dukung Hadirnya Kawasan Industri di Maros
"Komite ini dibuat dalam rangka penanganan Covid-19 yang memutus mata rantai dan ekonomi masih bisa berjalan dengan lancar. Implementasinya kami mau tau sejauh mana pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi sudah banyak dikeluarkan termasuk kementerian lembanga terkait," ungkap Ketua Tim Kemenko Polhukam .
Ketua DPRD Maros , Andi Patarai Amir yang hadir mengapresiasi kinerja pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Andi Patarai menyampaikan, dengan rendahnya kasus di Kabupaten Maros, memungkinkan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan .
"Kemarin saya dan sekda telah mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Tim Satgas untuk membentuk tim verifikasi monitoring evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Insyaallah hari Senin depan kita akan mengadakan screening terhadap tenaga pengajar dalam hal ini guru yang diberikan rekomendasi melakukan pembelajaran tatap muka terbatas," jelas Ketua DPRD Maros .
Baca juga: 3.322 Imam Masjid dan Lansia di Kabupaten Maros Sudah Divaksin
Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Inf Budi Rahman ikut melaporkan penanganan Covid-19 meliputi, pelaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan melalui operasi penegakan yang dilakukan sejak awal pandemi sampai sekarang, terlibat dalam penerapan 3T yakni tracing, testing dan treatment, pendampingan UMKM, serta pemberian bantuan logistik selama masa isolasi.
"Selain membantu penanganan Covid, kami juga membuka akses gratis wifi untuk pembelajaran online sebagai wadah bagi siswa yang mengalami keterbatasan internet. Keterbatasan internet kerap dirasakan bagi siswa yang jauh dari pusat kota seperti tiga kecamatan Camara yakni Camba, Mallawa, dan Cenrana. Selain itu kita juga aktif menyosialisasikan vaksinasi," lapor Budi Rahman.
Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mewakili bupati dan wakil bupati di hadapan pihak Kemenko Polhukam menyampaikan, kasus Covid-19 di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan.
Baca juga: 25 Sekolah di Maros Disiapkan untuk Pembelajaran Tatap Muka
Saat ini kata Davied, hanya terdapat tujuh kasus aktif Covid-19 saja, tiga di antaranya kasus tanpa gejala. Kasus kesembuhan berada di angka 96%. Angka kematian berada di tingkat 1,3%, dengan total konfirmasi kasus sebanyak 1.646.
"Sejak kasus Covid pertama pada tanggal 27 Maret 2020 ada tiga puncak kasus di Maros. Pertama pada bulan Juni, kedua pada bulan Agustus, dan puncak tertinggi berada pada bulan Desember dan Januari. Tepat tanggal 26 Januari 2021, menjadi puncak tertinggi kasus yakni sebanyak 297 yang terkonfirmasi aktif. Namun sejak tanggal itu pula terjadi penurunan terus menerus hingga hari ini," tutur Sekda Maros.
Di sisi lain kata Sekda, proses vaksinasi untuk memutus penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Sampai saat ini, vaksinasi telah dilakukan terhadap 13.000 orang, terdiri dari TNI-Polri, nakes, pelayan publik, termasuk tenaga pendidik dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Ketua Tim Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam , Kolonel Inf Suteikno Suleman menyampaikan, rapat koordinasi ini dilakukan berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baca juga: Chaidir Syam Dukung Hadirnya Kawasan Industri di Maros
"Komite ini dibuat dalam rangka penanganan Covid-19 yang memutus mata rantai dan ekonomi masih bisa berjalan dengan lancar. Implementasinya kami mau tau sejauh mana pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi sudah banyak dikeluarkan termasuk kementerian lembanga terkait," ungkap Ketua Tim Kemenko Polhukam .
Ketua DPRD Maros , Andi Patarai Amir yang hadir mengapresiasi kinerja pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Andi Patarai menyampaikan, dengan rendahnya kasus di Kabupaten Maros, memungkinkan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan .
"Kemarin saya dan sekda telah mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Tim Satgas untuk membentuk tim verifikasi monitoring evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Insyaallah hari Senin depan kita akan mengadakan screening terhadap tenaga pengajar dalam hal ini guru yang diberikan rekomendasi melakukan pembelajaran tatap muka terbatas," jelas Ketua DPRD Maros .
Baca juga: 3.322 Imam Masjid dan Lansia di Kabupaten Maros Sudah Divaksin
Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Inf Budi Rahman ikut melaporkan penanganan Covid-19 meliputi, pelaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan melalui operasi penegakan yang dilakukan sejak awal pandemi sampai sekarang, terlibat dalam penerapan 3T yakni tracing, testing dan treatment, pendampingan UMKM, serta pemberian bantuan logistik selama masa isolasi.
"Selain membantu penanganan Covid, kami juga membuka akses gratis wifi untuk pembelajaran online sebagai wadah bagi siswa yang mengalami keterbatasan internet. Keterbatasan internet kerap dirasakan bagi siswa yang jauh dari pusat kota seperti tiga kecamatan Camara yakni Camba, Mallawa, dan Cenrana. Selain itu kita juga aktif menyosialisasikan vaksinasi," lapor Budi Rahman.
(luq)
Lihat Juga :
