Ini Upaya Marten Siasati Peralihan Sistem Pengelolaan Keuangan
Senin, 22 Maret 2021 - 10:13 WIB
loading...
Wali Kota Gorontalo Marten Taha
A
A
A
KOTA GORONTALO - Peralihan sistem pengelolaan keuangan, dari SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), oleh Pemerintah Pusat berdampak besar terhadap daerah. Baik itu dalam melaksanakan program pembangunan, dan pembayaran kesejahteraan aparatur dan pejabat.
Hampir sekitar tiga bulan aparatur dan pejabat masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, merasakan dampak itu. Pembayaran gaji pegawai terhambat, pelaksanaan program kegiatan pun terpaksa ditunda.
Kondisi yang sangat tidak stabil itu turut diakui Wali Kota Gorontalo Marten Taha, jangankan tender, honor dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa dibayarkan pada Bulan Maret tahun ini. Karena menurutnya peralihan SIMDA ke SIPD ini, adalah peralihan besar-besaran, dan itu tidak mudah dilakukan oleh masing-masing OPD di lingkungan pemerintahannya.
“SIMDA terafiliasi dengan BPKP, sementara SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri RI. Namun Alhamdulillah, kami mampu menyesuaikan dengan peralihan sistem ini meski sempat mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Selama dua bulan sejak Januari sampai dengan Februari, Ia mengaku sangat prihatin melihat kondisi aparaturnya yang begitu semangat bekerja, namun diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang kritis.
Ini tentunya dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja aparatur, apalagi pejabat OPD yang bisa saja menurun. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Pemerintahan Kota Gorontalo Marten memutar otak, dan memutuskan membayarkan seluruh gaji aparatur secara manual dengan menggunakan SIMDA.
“Kalau tender, memang tidak bisa dibayarkan secara manual. Tapi aparatur saya, mereka juga memiliki rumah tangga, tanggungan hidup. Mereka ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Maka dari itu saya putuskan, untuk membayarkan gaji mereka secara manual. Saya tidak inginkan aparatur saya dipersulit dari sisi kesejahteraan mereka, karena pelaksanaan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, berkat kinerja dan peran mereka,” ucapnya.
Hampir sekitar tiga bulan aparatur dan pejabat masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, merasakan dampak itu. Pembayaran gaji pegawai terhambat, pelaksanaan program kegiatan pun terpaksa ditunda.
Kondisi yang sangat tidak stabil itu turut diakui Wali Kota Gorontalo Marten Taha, jangankan tender, honor dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa dibayarkan pada Bulan Maret tahun ini. Karena menurutnya peralihan SIMDA ke SIPD ini, adalah peralihan besar-besaran, dan itu tidak mudah dilakukan oleh masing-masing OPD di lingkungan pemerintahannya.
“SIMDA terafiliasi dengan BPKP, sementara SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri RI. Namun Alhamdulillah, kami mampu menyesuaikan dengan peralihan sistem ini meski sempat mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Selama dua bulan sejak Januari sampai dengan Februari, Ia mengaku sangat prihatin melihat kondisi aparaturnya yang begitu semangat bekerja, namun diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang kritis.
Ini tentunya dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja aparatur, apalagi pejabat OPD yang bisa saja menurun. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Pemerintahan Kota Gorontalo Marten memutar otak, dan memutuskan membayarkan seluruh gaji aparatur secara manual dengan menggunakan SIMDA.
“Kalau tender, memang tidak bisa dibayarkan secara manual. Tapi aparatur saya, mereka juga memiliki rumah tangga, tanggungan hidup. Mereka ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Maka dari itu saya putuskan, untuk membayarkan gaji mereka secara manual. Saya tidak inginkan aparatur saya dipersulit dari sisi kesejahteraan mereka, karena pelaksanaan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, berkat kinerja dan peran mereka,” ucapnya.
Lihat Juga :
