Ketua Tim Penyidik Kasus Korupsi Aset Tanah Rp1,3 Triliun di Labuan Bajo NTT Mendadak Dimutasi ke Sumsel

Nggarang menilai, rakyat NTT khususnya Mabar selama beberapa bulan ini bangga dengan gebrakan institusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Hal itu karena Kejati NTT berani mengusut sengkarut persoalan tanah seluas 30 hektare yang terletak di Keranga/Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, yang ditaksasi negara mengalami kerugian sebesar Rp1,3 triliun.

Baca juga: Ada Dugaan Korupsi Tanah Aset Pemkab Manggarai Barat, 2 Hotel di Labuan Bajo Disita Kejati NTT

“Angka kerugian yang sangat fantastis, Kejaksaan berhasil mengamankan aset negara ini dari tangan para mafia tanah di Labuan Bajo,” imbuh Pembina Himpunan Mahasiswa Manggarai Barat (HIPMMABAR) Jakarta itu.

Gebrakan penegakkan hukum ini membawa angin perubahan untuk Mabar yang masih dalam kategori daerah tertinggal.

Padahal sumber daya alam tidak kurang, apalagi potensi wisatanya yang sangat luar biasa dan sudah mendunia.

Hanya saja potensi ini belum dinikmati oleh 263 ribu penduduk Mabar karena belum diolah sepenuhnya untuk menjadi nilai tambah ekonomi.

Hal ini menurut Nggarang, tentu saja membutuhkan investor untuk menanamkan modal di Labuan Bajo.

“Namun, apakah mungkin investor tertarik mau menanamkan modal untuk buka usaha, sedangkan persoalan agraria belum tuntas?” tukas Nggarang.

Di tengah hiruk pikuk itu, Kejati NTT paling tidak sudah memberi jaminan, yaitu membereskan persoalan agraria dengan menjalankan fungsi penegakkan hukum.

“Untuk itu publik memberikan apresiasi atas gebrakan ini dan sangat berharap penegakkan hukum terus berjalan dan dimulai dari pengusutan kasus lahan 30 hektare yang sudah masuk dalam tahap persidangan,” katanya.

Nggarang menambahkan, keberhasilan pengusutan lahan 30 hektare di Keranga bukan tanpa visi dan komitmen dari Kepala Kejati NTT, Yulianto.