Pandemi COVID-19, Pemerintah Harus Hadir Agar UMKM Tak Gulung Tikar

SEMARANG - Pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19.

Segala daya upaya harus didorong terlebih kucuran anggaran untuk membantu usaha mikro kecil supaya menjadi survive.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni mengatakan, sekarang ini tidak sedikit usaha kecil sulit untuk berkembang.

Mulai dari permodalan, bahan baku, penjualan/pemasaran semua terganggu oleh pandemi korona. Terlebih setiap usaha kecil juga memiliki tenaga kerja, sehingga dengan kondisi sekarang ini memaksa usaha kecil untuk merumahkan mereka.

“Berbeda dengan krisis moneter 1998. Justru saat ini usaha kecil mikro yang mampu bertahan. Sekarang ini semua terdampak. Pemerintah harus hadir di tengah mereka agar tidak gulung tikar,” kata Sri Maryuni saat berbicara dalam Prime Topic MNC Trijaya FM di Noormans Hotel Semarang, Rabu (22/7/2020).

Sementara, Wakil Dekan Fakultas Ekonomika Bisnis Undip Dr Firmansyah menegaskan bahwa sekarang ini untuk memasarkan sebuah produk saja sangat sulit. “Otomatis dari sisi pendapatan tidak ada, termasuk untuk mendapatkan bahan baku,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati menyebut hingga kini tercatat ada 26.568 UMKM yang terdampak COVID-19. (Baca juga: Kemenag Didesak Segera Bagikan Dana Bantuan ke Ponpes)

Rinciannya, jenis usaha makanan dan mimunam ada 19.175 usaha, pakaian 2.091 usaha, kerajanan tangan (1.059), perdagangan (1.802), jasa (1.066), dan pertanian-peternakan (983) “Bahkan mereka mulai menjual aset karena rata-rata omzet turun 46%,” ungkap Ema.

Namun ia menyampaikan bahwa sokongan anggaran dari pemerintah mutlak dilakukan. Dorongan supaya bank-bank milik BUMD memudahkan pengucuran kredit usaha kecil. (Baca juga: Lima Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, Klinik Kesehatan di Gunungkidul Tutup)

“Selain itu pula dorongan agar pemasaran/penjualan melallui layanan e-commerse,” ujarnya.