Pansus DPRD Segera Keluarkan Rekomendasi Soal Dugaan Korupsi BOK
Kamis, 17 September 2020 - 14:21 WIB
Pansus DPRD Bulukumba segera keluarkan rekomendasi terkait dugaan korupsi BOK. Foto: Ilustrasi
BULUKUMBA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait biaya operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, tengah merampungkan hasil penelusuran untuk kemudian dijadikan rekomendasi ke pihak penegak hukum.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba , Rijal menyebut jika Pansus BOK Dinkes Bulukumba segera mengeluarkan rekomendasi laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Tambang Galian C Ditutup, Pengusaha Mengadu ke DPRD Bulukumba
“Data sekarang masih ada di ketua Pansus masing-masing, baru tengah dirampungkan untuk dijadikan rekomendasi," katanya, Kamis, (17/09/2020).
Rijal menjelaskan, jika rekomendasi yang nantinya akan terbit diberikan kepada pihak berwenang sesuai kesimpulan yang didapatkan pihak Pansus. Jika misalnya ada pelanggaran kinerja, Pansus akan memberikan rekomendasi ke Bupati untuk dilakukan teguran atau sanksi.
"Untuk penyalahgunaan anggaran, Pansus akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk melakukan laporan itu kepada KPK ataupun penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan," terang Legislator PPP ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba , Rijal menyebut jika Pansus BOK Dinkes Bulukumba segera mengeluarkan rekomendasi laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Tambang Galian C Ditutup, Pengusaha Mengadu ke DPRD Bulukumba
“Data sekarang masih ada di ketua Pansus masing-masing, baru tengah dirampungkan untuk dijadikan rekomendasi," katanya, Kamis, (17/09/2020).
Rijal menjelaskan, jika rekomendasi yang nantinya akan terbit diberikan kepada pihak berwenang sesuai kesimpulan yang didapatkan pihak Pansus. Jika misalnya ada pelanggaran kinerja, Pansus akan memberikan rekomendasi ke Bupati untuk dilakukan teguran atau sanksi.
"Untuk penyalahgunaan anggaran, Pansus akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk melakukan laporan itu kepada KPK ataupun penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan," terang Legislator PPP ini.
Lihat Juga :