Pansus LKPJ Mulai Lakukan Kunjungan Lapangan, Program Skala Besar Jadi Incaran
loading...
A
A
A
SERUYAN - Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Seruyan tahun 2021 saat ini mulai melakukan kunjungan lapangan yang diagendakan sejak tanggal 13-19 April 2022 mendatang.
Seperti yang diketahui, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan telah resmi membentuk Pansus untuk menanggapi LKPJ tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
Ketua Tim Pansus Harsandi mengungkapkan, hal ini sendiri merupakan agenda atau program yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
"Seperti ini, pertanggungjawaban kinerja itu nantinya akan dibahas di DPRD dan kita bekerja melalui Pansus untuk mempermudah dan mempercepat pembahasannya," katanya, Kamis (14/4).
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan kunjungan lapangan yang dimulai dari daerah pemilihan (dapil) I yang meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, dapil II meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya dan Danau Seluluk sampai dengan dapil III yang meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan
"Kami dalam kurun waktu satu minggu ini akan bekerja turun ke lapangan untuk menyesuaikan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah (sekda)," ujarnya.
Sementara itu, program skala besar akan menjadi fokus utama pihaknya terhadap LKPJ ini. "Yang akan menjadi fokus kita dalam LKPJ ini khususnya pada saat melakukan kunjungan lapangan adalah program-program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam skala besar," katanya. Baca: Mahasiswa Ganteng Mirip Artis Diringkus Polisi saat Jualan Ganja.
"Tapi kita juga tidak akan mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dalam sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan satu lagi tentunya yang jadi perhatian kita adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2021 lalu yang hanya terealisasi kurang lebih 62 persen," tambahnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, terkait hasil rekomendasi tentunya akan menyesuaikan dengan hasil kunjungan lapangan dan pembahasan yang nantinya akan dilaksanakan.
"Kita masih belum tahu seperi apa, apakah hasil rekomendasi kita itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang pasti akan kita sesuaikan dengan fakta-fakta yang kita temui di lapangan selama kunjungan ini dan nanti akan kita bahas bersama pemerintah daerah," jelasnya.
Seperti yang diketahui, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan telah resmi membentuk Pansus untuk menanggapi LKPJ tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
Ketua Tim Pansus Harsandi mengungkapkan, hal ini sendiri merupakan agenda atau program yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
"Seperti ini, pertanggungjawaban kinerja itu nantinya akan dibahas di DPRD dan kita bekerja melalui Pansus untuk mempermudah dan mempercepat pembahasannya," katanya, Kamis (14/4).
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan kunjungan lapangan yang dimulai dari daerah pemilihan (dapil) I yang meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, dapil II meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya dan Danau Seluluk sampai dengan dapil III yang meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan
"Kami dalam kurun waktu satu minggu ini akan bekerja turun ke lapangan untuk menyesuaikan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah (sekda)," ujarnya.
Sementara itu, program skala besar akan menjadi fokus utama pihaknya terhadap LKPJ ini. "Yang akan menjadi fokus kita dalam LKPJ ini khususnya pada saat melakukan kunjungan lapangan adalah program-program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam skala besar," katanya. Baca: Mahasiswa Ganteng Mirip Artis Diringkus Polisi saat Jualan Ganja.
"Tapi kita juga tidak akan mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dalam sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan satu lagi tentunya yang jadi perhatian kita adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2021 lalu yang hanya terealisasi kurang lebih 62 persen," tambahnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, terkait hasil rekomendasi tentunya akan menyesuaikan dengan hasil kunjungan lapangan dan pembahasan yang nantinya akan dilaksanakan.
"Kita masih belum tahu seperi apa, apakah hasil rekomendasi kita itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang pasti akan kita sesuaikan dengan fakta-fakta yang kita temui di lapangan selama kunjungan ini dan nanti akan kita bahas bersama pemerintah daerah," jelasnya.
(nag)