Entaskan Kemiskinan, DPRD Jabar Minta Pemprov Tingkatkan Kolaborasi Multipihak
loading...
Anggota DPRD Jawa Barat Haru Suandharu. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mengentaskan kemiskinan di Jabar melalui program, kebijakan, serta anggaran.
Pimpinan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provonsi Jabar kini tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di mana salah satu poinnya membahas penurunan angka kemiskinan hingga 0 persen.
“Jadi pemerintah provinsi sebagai bagian dari pemerintah pusat punya kewajiban merealisasikan ini, jadi dalam 20 tahun tidak ingin lagi ada warga yang miskin,” ujarnya.
Mengenai RPJMD tersebut, Haru mengatakan bahwa yang terpenting adalah turunan atau langkah-langkah kebijakan yang bisa menekan angka kemiskinan di Jabar hingga 0 persen.
Haru juga menegaskan pentingnya peran Pemprov Jabar untuk mengonektivitaskan infrastruktur kabupaten/kota yang ada di Jabar.
“Makanya peran pemprov sangat penting. Kalau dilepas ke kota atau kabupaten dengan otonomi daerah, banyak hal tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Haru juga menyebutkan bahwa ada tiga aspek untuk mengurangi beban warga miskin, yakni menyiapkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Terkait pendidikan, Haru ingin seluruh akses pendidikan bagi warga miskin dipermudah. Begitu juga untuk kesehatan, Haru ingin biaya kesehatan untuk warga miskin digratiskan.
Pimpinan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provonsi Jabar kini tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di mana salah satu poinnya membahas penurunan angka kemiskinan hingga 0 persen.
“Jadi pemerintah provinsi sebagai bagian dari pemerintah pusat punya kewajiban merealisasikan ini, jadi dalam 20 tahun tidak ingin lagi ada warga yang miskin,” ujarnya.
Mengenai RPJMD tersebut, Haru mengatakan bahwa yang terpenting adalah turunan atau langkah-langkah kebijakan yang bisa menekan angka kemiskinan di Jabar hingga 0 persen.
Haru juga menegaskan pentingnya peran Pemprov Jabar untuk mengonektivitaskan infrastruktur kabupaten/kota yang ada di Jabar.
“Makanya peran pemprov sangat penting. Kalau dilepas ke kota atau kabupaten dengan otonomi daerah, banyak hal tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Haru juga menyebutkan bahwa ada tiga aspek untuk mengurangi beban warga miskin, yakni menyiapkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Terkait pendidikan, Haru ingin seluruh akses pendidikan bagi warga miskin dipermudah. Begitu juga untuk kesehatan, Haru ingin biaya kesehatan untuk warga miskin digratiskan.
Explore More