Mulai Hari Ini, Langgar Protkes Didenda Rp100 Ribu Sampai Rp20 Juta
Senin, 14 September 2020 - 06:30 WIB
Pelanggar protokol kesehatan siap-siap dikenakan sanksi denda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar resmi diberlakukan. Dua perwali baru yang diterbitkan Pemkot Makassar terkait sanksi tersebut sudah disosialisasikan, sehingga jika melanggarmaka harus membayar didenda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Baca : Pelanggar Protokol Kesehatan di Makassar Diancam Denda: Mulai Rp100 Ribu Sampai Rp20 Juta
Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.
Perwali 51/2020 berisi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sedangkan Perwali 53/2020 mengatur perihal pedoman protokol kesehatan pada resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar.
Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengaku sudah massif menyosialisasikan kedua perwali tersebut. Sosialisasi ini agar tidak ada lagi masyarakat atau pelaku usaha yang merasa tidak mengetahui tentang isi dari perwali tersebut. "Kita sudah sosialisasi ke pelaku usaha, hotel, tempat hiburan malam (THM), dan lainnya. Sehingga saya akan efektifkan perwali ini berlaku senin," kata Sabri, kemarin.
Dia menyebutkan ada beberapa poin penting yang tertuang dalam perwali ini. Salah satunya menyangkut terkait sanksi denda yang tidak tertuang di perwali sebelumnya. Sehingga kedua perwali ini penting untuk disosialisasikan untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat.
"Terutama di tempat-tempat kumpul yang rawan memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19, sehingga di perwali ini sudah mengatur denda bagi pelanggar protokol kesehatan," ujarnya. Baca Juga : Hasil Tes Swab COVID-19 Warga Rappocini Keluar Besok
Sanksi denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.
Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyatakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp100 ribu.
Begitu pula bagi pelaku usaha ataupun penyelenggara kegiatan. Hanya saja, mereka tidak diberikan sanksi sosial melainkan penghentian sementara kegiatan. Sanksi denda yang diberikan pun beragam mulai Rp300 ribu hingga Rp20 juta. Bergantung jenis usaha mereka. "Jadi denda ini akan disetorkan ke kas daerah," singkat Sabri.
Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.
Perwali 51/2020 berisi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sedangkan Perwali 53/2020 mengatur perihal pedoman protokol kesehatan pada resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar.
Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengaku sudah massif menyosialisasikan kedua perwali tersebut. Sosialisasi ini agar tidak ada lagi masyarakat atau pelaku usaha yang merasa tidak mengetahui tentang isi dari perwali tersebut. "Kita sudah sosialisasi ke pelaku usaha, hotel, tempat hiburan malam (THM), dan lainnya. Sehingga saya akan efektifkan perwali ini berlaku senin," kata Sabri, kemarin.
Dia menyebutkan ada beberapa poin penting yang tertuang dalam perwali ini. Salah satunya menyangkut terkait sanksi denda yang tidak tertuang di perwali sebelumnya. Sehingga kedua perwali ini penting untuk disosialisasikan untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat.
"Terutama di tempat-tempat kumpul yang rawan memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19, sehingga di perwali ini sudah mengatur denda bagi pelanggar protokol kesehatan," ujarnya. Baca Juga : Hasil Tes Swab COVID-19 Warga Rappocini Keluar Besok
Sanksi denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.
Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyatakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp100 ribu.
Begitu pula bagi pelaku usaha ataupun penyelenggara kegiatan. Hanya saja, mereka tidak diberikan sanksi sosial melainkan penghentian sementara kegiatan. Sanksi denda yang diberikan pun beragam mulai Rp300 ribu hingga Rp20 juta. Bergantung jenis usaha mereka. "Jadi denda ini akan disetorkan ke kas daerah," singkat Sabri.
tulis komentar anda