Polda Sulsel Dinilai Tak Serius Tangani Kasus Korupsi Imtaq Gowa dan Seragam Tator
Minggu, 30 Agustus 2020 - 23:23 WIB
Alat peraga Imtaq diperuntukkan untuk 82 sekolah dasar yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa. Adapun yang bertindak sebagai penyedia barang diketahui bernama Rahmawati Bangsawan alias Neno, selaku pemenang tender dengan nama perusahaan yang dipinjam yakni PT Arsa Putra Mandiri.
Kombes Pol Yudhiawan Wibisono yang saat itu menjabat Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel bahkan telah menggeledah kantor Bupati Gowa dalam proses penyelidikan. Rekanan dalam hal ini PT Arsa Putra Mandiri, yang dipinjam perempuan bernama Neno ditemukan ada keterlambatan pengiriman pada Februari 2019.
Penggeladahan dilakukan Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel pada Selasa 14 Mei 2019. Melalui Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani saat itu, mengaku beberapa berkas diamankan dari kantor SKPD dan Pemkab Gowa .
Baca Juga: Polisi Tunggu Hasil Audit BPKP Terkait Dugaan Korupsi Dana Imtaq
"Barangnya itu dari Yogyakarta uangnya yang dikeluarkan kurang lebih Rp1,5 miliar. Nah itu di bulan Februari masih terjadi pengiriman padahal BAST progresnya dinyatakan sudah 100% pada bulan September 2018. Ditemukan terdapat intervensi dari beberapa pihak saat proses lelang, pelaksanaan, maupun pencairan," kata Dicky kala itu.
Kompol Rosyid Hartanto kembali menjelaskan terkait kasus pengadaan seragam ASN Tator, pihaknya masih mendalami keterangan dsri puluhan saksi kunci yang telah disaring di proses penyidikan.
"Saksi ada 53 orang, mereka ini yang mau didalami lagi keterangannya, karena kemarin ada kekurangan terkait pemeriksaan mereka, setelah kami gelar perkara. Setelah itu, (pendalaman) mudah-mudahan sudah ada peningkatan status (tersangka)," beber dia.
Rosyid belum lama ini menerangkan telah mengantongi hasil laporan PKN dari BPKP Sulsel, namun belum mau memberikan berapa jumlah kerugian negaranya. Ia beralasan hal itu bagian dari proses teknis penyidikan yang nantinya akan digelarkan kembali.
"Itu yang audit kemarin berdasarkan hasil pembayaran yang dilakukan dinas. Tapi ada juga pembayaran yang dilakukan si pemilik perusahaan atau pihak ketiga ini, kepada si penerima kontrak yang ada di Bandung gitu. Jadi ada sedikit perbaikan terkait data-data nya," imbuhnya belum lama ini.
Diketahui proyek pengadaan baju olahraga untuk ASN lingkup pemkab Tana Toraja telah menggunakan APBD Tator tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp3 miliar lebih.
Baca Juga: Polisi Tunda Penetapan Tersangka Seragam Olahraga di Tator
Dalam pelaksanaannya, pengadaan baju olahraga tersebut diduga ada pengurangan kualitas sehingga terjadi mark up anggaran. Dari dugaan pelanggaran yang dimaksud, Ditreskrimsus Polda Sulsel pun melakukan penyelidikan hingga dalam perjalanannya ditemukan peristiwa pidana yang telah didukung alat bukti permulaan yang cukup.
Usai dilakukan gelar perkara oleh penyidik kemudian resmi meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara. Karena dinilai ada perbuatan melawan hukum.
Kombes Pol Yudhiawan Wibisono yang saat itu menjabat Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel bahkan telah menggeledah kantor Bupati Gowa dalam proses penyelidikan. Rekanan dalam hal ini PT Arsa Putra Mandiri, yang dipinjam perempuan bernama Neno ditemukan ada keterlambatan pengiriman pada Februari 2019.
Penggeladahan dilakukan Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel pada Selasa 14 Mei 2019. Melalui Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani saat itu, mengaku beberapa berkas diamankan dari kantor SKPD dan Pemkab Gowa .
Baca Juga: Polisi Tunggu Hasil Audit BPKP Terkait Dugaan Korupsi Dana Imtaq
"Barangnya itu dari Yogyakarta uangnya yang dikeluarkan kurang lebih Rp1,5 miliar. Nah itu di bulan Februari masih terjadi pengiriman padahal BAST progresnya dinyatakan sudah 100% pada bulan September 2018. Ditemukan terdapat intervensi dari beberapa pihak saat proses lelang, pelaksanaan, maupun pencairan," kata Dicky kala itu.
Kompol Rosyid Hartanto kembali menjelaskan terkait kasus pengadaan seragam ASN Tator, pihaknya masih mendalami keterangan dsri puluhan saksi kunci yang telah disaring di proses penyidikan.
"Saksi ada 53 orang, mereka ini yang mau didalami lagi keterangannya, karena kemarin ada kekurangan terkait pemeriksaan mereka, setelah kami gelar perkara. Setelah itu, (pendalaman) mudah-mudahan sudah ada peningkatan status (tersangka)," beber dia.
Rosyid belum lama ini menerangkan telah mengantongi hasil laporan PKN dari BPKP Sulsel, namun belum mau memberikan berapa jumlah kerugian negaranya. Ia beralasan hal itu bagian dari proses teknis penyidikan yang nantinya akan digelarkan kembali.
"Itu yang audit kemarin berdasarkan hasil pembayaran yang dilakukan dinas. Tapi ada juga pembayaran yang dilakukan si pemilik perusahaan atau pihak ketiga ini, kepada si penerima kontrak yang ada di Bandung gitu. Jadi ada sedikit perbaikan terkait data-data nya," imbuhnya belum lama ini.
Diketahui proyek pengadaan baju olahraga untuk ASN lingkup pemkab Tana Toraja telah menggunakan APBD Tator tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp3 miliar lebih.
Baca Juga: Polisi Tunda Penetapan Tersangka Seragam Olahraga di Tator
Dalam pelaksanaannya, pengadaan baju olahraga tersebut diduga ada pengurangan kualitas sehingga terjadi mark up anggaran. Dari dugaan pelanggaran yang dimaksud, Ditreskrimsus Polda Sulsel pun melakukan penyelidikan hingga dalam perjalanannya ditemukan peristiwa pidana yang telah didukung alat bukti permulaan yang cukup.
Usai dilakukan gelar perkara oleh penyidik kemudian resmi meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara. Karena dinilai ada perbuatan melawan hukum.
tulis komentar anda