Dewan Makassar Minta Warga Melapor Jika Temukan Kecurangan PPDB
loading...
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) saat mendatangi Disdik Kota Makassar menyampaikan dugaan kecurangan PPDB 6 Juli lalu. Foto: SINDOnews/Vivi Riski Indriani
A
A
A
MAKASSAR - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir meminta setiap orang melapor jika menemukan kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) . Laporan itu baik kepada penyidik, dewan, maupun dinas terkait.
"Komisi D mendukung dan mengapresiasi segala upaya yang tidak melanggar ketentuan hukum dan juga kepada siapa saja yang berani melaporkan segala bentuk kecurangan PPDB tentunya disertai dengan bukti kongkret dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Legislator Golkar tersebut, Kamis (9/7/2020).
Permintaan Wahab ini didasari atas kondisi PPDB yang selama ini dianggap bermasalah dan terjadi kecurangan. Wahab pun memastikan, dewan akan memberi rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pihak yang terlibat memainkan proses PPDB.
"Jadi kami akan rekomendasi pelaku agar diberikan sanksi yang berat agar menjadi pembelajaran pihak-pihak yang lain," ujar Wahab.
Indikasi kecurangan PPDB sebelumnya diungkap oleh aliansi masyarakat peduli pendidikan. Indikasi terjadinya kecurangan itu seperti, dibukanya proses pendaftaran sehari lebih cepat dari jadwal seharusnya.
Indikasi lainnya, data siswa pendaftaryang sempat bermasalah di web resmi PPDB, di mana data pribadi mereka secara bebas dapat diakses oleh masyarakat.
Hingga kemudian server yang down dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga jalur zonasi terpaksa diundur hingga 13 Juli.
"Komisi D mendukung dan mengapresiasi segala upaya yang tidak melanggar ketentuan hukum dan juga kepada siapa saja yang berani melaporkan segala bentuk kecurangan PPDB tentunya disertai dengan bukti kongkret dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Legislator Golkar tersebut, Kamis (9/7/2020).
Permintaan Wahab ini didasari atas kondisi PPDB yang selama ini dianggap bermasalah dan terjadi kecurangan. Wahab pun memastikan, dewan akan memberi rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pihak yang terlibat memainkan proses PPDB.
"Jadi kami akan rekomendasi pelaku agar diberikan sanksi yang berat agar menjadi pembelajaran pihak-pihak yang lain," ujar Wahab.
Indikasi kecurangan PPDB sebelumnya diungkap oleh aliansi masyarakat peduli pendidikan. Indikasi terjadinya kecurangan itu seperti, dibukanya proses pendaftaran sehari lebih cepat dari jadwal seharusnya.
Indikasi lainnya, data siswa pendaftaryang sempat bermasalah di web resmi PPDB, di mana data pribadi mereka secara bebas dapat diakses oleh masyarakat.
Hingga kemudian server yang down dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga jalur zonasi terpaksa diundur hingga 13 Juli.
(luq)
Explore More