Domisili Tak Sesuai KK, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
loading...
Pemprov Jabar mencatat ada sebanyak 260 siswa jalur zonasi yang didiskualifikasi dalam pelaksanaan PPDB 2024. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat, ada sebanyak 260 siswa jalur zonasi yang didiskualifikasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2024.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, ratusan siswa tersebut dianulir lantaran tempat tinggal tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yaitu kartu keluarga (KK).
"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah penerimaan dicek ulang bahwa KK-nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK-nya di situ tinggal juga di situ,” kata Bey, Kamis (4/7/2024).
Bey mengakui, kesulitan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit pada PPDB 2024 demi pemerataan di setiap wilayah.
Oleh karena itu, dia akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan pola pelaksanaan PPDB yang ideal.
“PPDB seperti ini kan maksud awalnya untuk menghilangkan kesenjangan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat, jadi harusnya buat pemerataan," ujarnya.
Bey pun merasa iba terhadap pihak sekolah yang mendapatkan banyak tekanan dalam pelaksanaan PPDB 2024. “Kasihan mereka itu, karena tekanan begitu banyak makanya tahun ini kami keras,” tandasnya.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, ratusan siswa tersebut dianulir lantaran tempat tinggal tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yaitu kartu keluarga (KK).
"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah penerimaan dicek ulang bahwa KK-nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK-nya di situ tinggal juga di situ,” kata Bey, Kamis (4/7/2024).
Bey mengakui, kesulitan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit pada PPDB 2024 demi pemerataan di setiap wilayah.
Oleh karena itu, dia akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan pola pelaksanaan PPDB yang ideal.
“PPDB seperti ini kan maksud awalnya untuk menghilangkan kesenjangan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat, jadi harusnya buat pemerataan," ujarnya.
Bey pun merasa iba terhadap pihak sekolah yang mendapatkan banyak tekanan dalam pelaksanaan PPDB 2024. “Kasihan mereka itu, karena tekanan begitu banyak makanya tahun ini kami keras,” tandasnya.
(wib)
Lihat Juga :
