Cagub Jabar Dedi Mulyadi Janji Akan Hapus Sistem Zonasi PPDB
loading...
A
A
A
BANDUNG - Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024, Dedi Mulyadi berencana menghapus program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jika terpilih memimpin Jabar.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai berdiskusi dengan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Islam (Persis) Jabar di Jalan Peta, Kota Bandung, Senin (9/9/2024).
"PPDB akan saya hapus, kemudian nanti ketika dia kelas 2 SMP dia harus sudah punya kursi dan meja di SMA ini," ucap Dedi.
Dedi mengatakan, penghapusan PPDB ini merupakan bagian dari tagline yang dirinya bawa bersama pasangannya, Erwan Setiawan yakni 'Jabar Istimewa'.
"Bagaimana pemimpin mengistimewakan rakyatnya yakni sekolahnya terintegrasi dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Bila perlu sampai perguruan tinggi walaupun lintas kelembagaan," ungkapnya.
Menurutnya, dengan terintegrasinya sekolah ini, maka anak-anak di Jabar tidak perlu khawatir lagi soal aturan zonasi sekolah.
"Sehingga tidak ada lagi di Jabar Istimewa nanti ada anak yang sudah masuk SMA, sudah duduk disuruh keluar lagi gara-gara kurang tiga langkah karena zonasinya tidak memenuhi syarat, nah ini jadi ruang kelasnya harus sama, jumlah kursinya harus," katanya.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai berdiskusi dengan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Islam (Persis) Jabar di Jalan Peta, Kota Bandung, Senin (9/9/2024).
"PPDB akan saya hapus, kemudian nanti ketika dia kelas 2 SMP dia harus sudah punya kursi dan meja di SMA ini," ucap Dedi.
Dedi mengatakan, penghapusan PPDB ini merupakan bagian dari tagline yang dirinya bawa bersama pasangannya, Erwan Setiawan yakni 'Jabar Istimewa'.
"Bagaimana pemimpin mengistimewakan rakyatnya yakni sekolahnya terintegrasi dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Bila perlu sampai perguruan tinggi walaupun lintas kelembagaan," ungkapnya.
Menurutnya, dengan terintegrasinya sekolah ini, maka anak-anak di Jabar tidak perlu khawatir lagi soal aturan zonasi sekolah.
"Sehingga tidak ada lagi di Jabar Istimewa nanti ada anak yang sudah masuk SMA, sudah duduk disuruh keluar lagi gara-gara kurang tiga langkah karena zonasinya tidak memenuhi syarat, nah ini jadi ruang kelasnya harus sama, jumlah kursinya harus," katanya.