Kemenkumham Sulsel Harmonisasi 2 Ranperda Kabupaten Takalar
Rabu, 22 Juni 2022 - 17:49 WIB
loading...
A
A
A
Ia mengungkapkan, kedua ranperda tentang pengelolaan sampah dan kepemudaan itu merupakan usulan inisiatif DPRD Takalar. Pihaknya berharap sinergi dan kerja sama dapat terus terbangun, mengingat saat ini pihak DPRD telah mempersiapkan beberapa Ranperda lagi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Takalar.
Adapun perancang kanwil memberi tanggapan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian
Terkait kepemudaan disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan ini, dari pihak Kanwil Kemenkumham Sulsel yaitu Kasubid FPPHD Maemuna dan para Perancang PUU Kantor Wilayah. Sedangkan dari pihak DPRD Takalar yakni Ketua Bapemperda, Wakil Ketua Bapemperda, Sekretaris DPRD, dan anggota yang menyertai.
Adapun perancang kanwil memberi tanggapan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian
Terkait kepemudaan disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan ini, dari pihak Kanwil Kemenkumham Sulsel yaitu Kasubid FPPHD Maemuna dan para Perancang PUU Kantor Wilayah. Sedangkan dari pihak DPRD Takalar yakni Ketua Bapemperda, Wakil Ketua Bapemperda, Sekretaris DPRD, dan anggota yang menyertai.
(tri)
Lihat Juga :
