Mahasiswa Minta Kasus Sarang Burung Walet Bengkulu Diproses Lagi
loading...

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera melanjutkan proses hukum kasus sarang burung walet di Bengkulu. (Foto/Ilustrasi)
A
A
A
BENGKULU - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera melanjutkan proses hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) NB dalam kaitan kasus sarang burung walet di Bengkulu.
Mengingat, peristiwa itu terjadi sejak lama, dan hingga kini dinilai tak ada kejelasan akan proses hukumnya.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) Katon mengatakan, siapapun di depan hukum kedudukannya sama. Kasus itu sendiri muncul saat NB menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu. (BACA JUGA: Canggih, Kantor Satpas SIM Tangguh Dilengkapi Screening Room)
Adapun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap kasus tersebut telah dicabut, sesuai hasil sidang praperadilan.
Tapi, proses pidana tak dilanjutkan pihak Kejaksaan dengan alasan kasus itu dianggap tidak cukup bukti dan telah kadaluarsa.
"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, seperti yang pernah ia lakukan saat Novel menjadi korban penyerangan," katanya, Jumat (19/6/2020).
Mengingat, peristiwa itu terjadi sejak lama, dan hingga kini dinilai tak ada kejelasan akan proses hukumnya.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) Katon mengatakan, siapapun di depan hukum kedudukannya sama. Kasus itu sendiri muncul saat NB menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu. (BACA JUGA: Canggih, Kantor Satpas SIM Tangguh Dilengkapi Screening Room)
Adapun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap kasus tersebut telah dicabut, sesuai hasil sidang praperadilan.
Tapi, proses pidana tak dilanjutkan pihak Kejaksaan dengan alasan kasus itu dianggap tidak cukup bukti dan telah kadaluarsa.
"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, seperti yang pernah ia lakukan saat Novel menjadi korban penyerangan," katanya, Jumat (19/6/2020).
(vit)