Kadin Jatim Minta Pemerintah Permudah Ekspor Bagi UMKM

SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto menyatakan, selama pandemi COVID-19, Kadin Jatim banyak mendapatkan keluhan dari pelaku UMKM.

Mereka merasa kesulitan melakukan ekspor karena banyaknya persyaratan. Diantaranya sertifikat kesehatan atau health certificate. Akibatnya, ekspor mereka terhenti di Balai Karantina.

Menurutnya, pemerintah harusnya membuat pengecualian karena kondisi saat ini tidak normal. Kinerja perdagangan utamanya ekspor mengalami penurunan cukup tajam akibat pandemic COVID-19 yang melanda dunia.

“Barusan teman-teman yang mau ekspor khususnya pertanian berhenti di karantina karena diminta sertifikat kesehatan. Padahal negara tujuan tidak mensyaratkan. Dengan kondisi Covid-19 seperti ini kami meminta aturan tersebut diberikan diskresi,” ujar Adik, Jumat (19/6/2020).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Promosi Dalam Negeri Kadin Jatim Muhammad Ardi Prasetiawan menambahkan, penurunan ekspor Jatim di masa pandemi memang cukup besar.

“Di kuartal I 2020, ekspor turun sebesar 16,6 persen dibanding periode yang sama di tahun 2019. Dari USD5,61 miliar menjadi USD4,81 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi menyatakan akan ikut mengawal apa yang menjadi keluhan pengusaha disaat pandemi COVID-19. (Baca juga: Nasib Pasar Sawahan Mojokerto, Tunggu Hasil Swab COVID-19)

Dia menegaskan, sejauh ini DPRD Jatim telah melakukan fungsi mereka dalam melakukan budgeting, legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi virus Corona.

“Kami akan kawal terus karena tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan bantuan agar ekonomi kembali berjalan," ujarnya.