KY Akui Menerima Banyak Laporan Terkait Perilaku Hakim Agung

JAKARTA - Bagi orang beriman bala Covid-19 kerap dimaknai sebagai teguran dari Tuhan untuk introspeksi diri. Yang biasa berkata bohong, berupaya untuk berbicara jujur, yang suka curang dalam berbisnis berusaha berdagang tanpa manipulasi, yang sering meninggalkan ibadah menjadi lebih rajin bersujud memohon ampun.

Bagaimana dengan dunia peradilan kita? Di tengah hiruk-pikuk penangkapan dan penyidikan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang dituding menerima suap Rp 46 miliar dari PT Multicon Indrajaya Terminal, Rabu ini (10/5) Komisi Yudisial (KY) meluncurkan paparan tentang Laporan Pengaduan Masyarakat.

KY selaku Lembaga Tinggi Negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim menyampaikan sepanjang 2 Januari -31 Mei 2020 menerima 562 laporan. Ini berarti dalam tempo satu bulan, sejak akhir April, ada peningkatan sebanyak 88 pengaduan.

Di acara diskusi daring dalam rangka peluncuran buku berjudul “Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial” karya Anggota KY Farid Wajdi, terungkap bahwa laporan masyarakat ke KY dari tahun ke tahun tidak ada penurunan. “Laporan masyarakat ke KY masih sangat tinggi,” sahut Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

Diperkirakan hingga enam bulan ke depan jumlah laporan masyarakat yang masuk mencapai 1.600 pengaduan. “Artinya walaupun KY telah melakukan tindakan pencegahan ternyata laporan masyarakat ke KY masih tinggi terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim,” ujarnya.

Lantas lembaga peradilan apa yang paling banyak mendapat komplain masyarakat? Berdasarkan data tersebut, Peradilan Umum menempati peringkat pertama dengan 394 laporan. (Baca juga:BPIP Tegaskan Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan)

Diikuti Pengadilan Agama (46 laporan), Mahkamah Agung (33), PTUN (26), Tipikor (24). Menyusul di belakangnya Pengadilan Niaga 14 laporan, Peradilan Hubungan Industrial (12), Peradilan Militer (1). Mahkamah Konstitusi dan Peradilan HAM bersih dari laporan.

Betul, Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadialan Tinggi) paling banyak diadukan. Tapi itu tersebar di seluruh kota besar dan kabupaten seluruh Indonesia. Demikian halnya PTUN, Pengadilan Agama, PHI, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Niaga, Pengadilan Militer.

Kesimpulannya? Ini yang membuat miris. Sebagai benteng peradilan terakhir, Mahkamah Agung (MA) rupanya mencatatkan diri sebagai pemegang rekor terbanyak. Berkedudukan di ibu kota, sebagai lembaga tinggi negara jumlah 33 laporan tentu menempatkannya sebagai peringkat pertama pihak terlapor.

Fakta itu seiring dengan laporan KY yang menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan pengaduan terbanyak, yakni 112 pengaduan. Peringkat kedua hingga keempat, masing-masing ditempati oleh Jawa Timur (60 laporan), Jawa Tengah (54) dan Jawa Barat (42).