Waspadai Gelombang PHK di Makassar Selama PPKM Level 4
loading...
Anggota DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran selama PPKM Level IV. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran oleh sejumlah perusahaan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 .
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan kekhawatiran tersebut menyusul tingginya laporan permasalahan kerja yang masuk ke dewan selama PPKM Mikro diterapkan.
"Kemungkinan besar PHK akan menjamur, terus pengangguran pasti bertambah banyak, dan memang laporan banyak masuk, jadi kita minta Pemkot pikirkan dampaknya," ujarnya.
Salah satu contoh, lanjut Kasrudi, adalah sektor pariwisata dan perhotelan, dimana sejumlah hotel terancam gulung tikar.
Sektor usaha, kata dia, akan mengambil opsi apapun untuk memastikan usaha mereka tetap berjalan, termasuk melakukan PHK karyawan. Kasrudi pun mendesak agar Pemkot Makassar segera menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
Dia juga meminta agar Pemkot segera menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna mengantisipasi golongan yang terdampak.
"Kalau bisa dibantu dengan Bantuan Sosial ( Bansos ), diminta kepada pengusaha agar tidak lakukan PHK besar-besaran," ujar legislator Gerindra ini.
Sementara itu dihubungi, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga mengakui belakangan terjadi peningkatan laporan permasalahan kerja.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan kekhawatiran tersebut menyusul tingginya laporan permasalahan kerja yang masuk ke dewan selama PPKM Mikro diterapkan.
"Kemungkinan besar PHK akan menjamur, terus pengangguran pasti bertambah banyak, dan memang laporan banyak masuk, jadi kita minta Pemkot pikirkan dampaknya," ujarnya.
Salah satu contoh, lanjut Kasrudi, adalah sektor pariwisata dan perhotelan, dimana sejumlah hotel terancam gulung tikar.
Sektor usaha, kata dia, akan mengambil opsi apapun untuk memastikan usaha mereka tetap berjalan, termasuk melakukan PHK karyawan. Kasrudi pun mendesak agar Pemkot Makassar segera menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
Dia juga meminta agar Pemkot segera menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna mengantisipasi golongan yang terdampak.
"Kalau bisa dibantu dengan Bantuan Sosial ( Bansos ), diminta kepada pengusaha agar tidak lakukan PHK besar-besaran," ujar legislator Gerindra ini.
Sementara itu dihubungi, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga mengakui belakangan terjadi peningkatan laporan permasalahan kerja.
Explore More