Waspadai Gelombang PHK di Makassar Selama PPKM Level 4

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran oleh sejumlah perusahaan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 .

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan kekhawatiran tersebut menyusul tingginya laporan permasalahan kerja yang masuk ke dewan selama PPKM Mikro diterapkan.

"Kemungkinan besar PHK akan menjamur, terus pengangguran pasti bertambah banyak, dan memang laporan banyak masuk, jadi kita minta Pemkot pikirkan dampaknya," ujarnya.

Salah satu contoh, lanjut Kasrudi, adalah sektor pariwisata dan perhotelan, dimana sejumlah hotel terancam gulung tikar.



Sektor usaha, kata dia, akan mengambil opsi apapun untuk memastikan usaha mereka tetap berjalan, termasuk melakukan PHK karyawan. Kasrudi pun mendesak agar Pemkot Makassar segera menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan itu.

Dia juga meminta agar Pemkot segera menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna mengantisipasi golongan yang terdampak.

"Kalau bisa dibantu dengan Bantuan Sosial ( Bansos ), diminta kepada pengusaha agar tidak lakukan PHK besar-besaran," ujar legislator Gerindra ini.

Sementara itu dihubungi, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga mengakui belakangan terjadi peningkatan laporan permasalahan kerja.



"Jadi kami sangat berharap hal tersebut tidak benar-benar terjadi (Gelombang PHK), karena ini sudah ada laporan juga beberapa," katanya.

Dirinya meminta agar pihak eksekutif bergerak cepat, baik menyalurkan bantuan sosial maupun mendorong realisasi bantuan bagi badan usaha.

"Ini perlu gerak cepat. Kami sudah mendapatkan laporan Pemkot yang mau menyiapkan bansos untuk PPKM level 4 ini. Sementara badan usaha kita minta realisasinya dipercepat, karena ini kan bantuan dari pusat, ini ada PKH (Program Keluarga Harapan), dan kemarin yang dana pariwisata saya kira perlu didorong," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengaku mendapatkan banyak laporan persoalan tenaga kerja selama PPKM berlangsung.

"Jadi itu mulai naik lagi saat pertengahan bulan Juni dan masuk Juli ini kian masif," katanya.