Belum Dibenahi, Penyediaan Tanggul dan Pemecah Ombak Kepulauan Mendesak
loading...
Rencana pengadaan pemecah ombak dan tanggul hingga kini belum terealisasi, padahal dibutuhkan masyarakat pulau. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Masyarakat kepulauan di Kota Makassar nampaknya masih harus bersabar, rencana pengadaan pemecah ombak dan tanggul yang sebelumnya sempat diwacanakan, hingga kini belum terealisasi.
Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan lantaran mencegah abrasi hingga banjir rob yang hampir tiap tahun melanda kepulauan-kepulauan di Makassar.
Rencana pengadaan tersebut juga sebelumnya sunter dibicarakan, mulai dari masa mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb hingga terakhir pemerintahan Rudy Djamaluddin.
Pengalihan kepemimpinan ke Wali Kota Makassar saat ini Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto juga tak menuai banyak progres. Danny seolah angkat tangan dan berdalih bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pusat.
"Itu tugas BNPB Pusat, rata-rata pakai uang pemerintah pusat," ujar Danny, saat dimintai tanggapan.
Buruknya kondisi di sana juga sudah kerap kali diatensi oleh DPRD Kota Makassar . Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Fasruddin Rusli mengatakan pengadaan tersebut hampir terealisasi pada masa Rudy Djamaluddin, namun kembali mengambang pascapergantian Wali Kota Makassar.
"Inilah kekurangan bagi kita pemerintah, setelah berganti definitif. Wali Kota kemarin juga tidak sempat merealisasikan keinginan kami. Kemarin kan ini viral, itu banjir sampai masuk rumah-rumah warga," terangnya.
Fasruddin mengatakan jika pemerintah daerah kesulitan, paling tidak mereka dapat memediasi hal ini hingga ke pusat agar secepatnya terealisasi.
Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan lantaran mencegah abrasi hingga banjir rob yang hampir tiap tahun melanda kepulauan-kepulauan di Makassar.
Rencana pengadaan tersebut juga sebelumnya sunter dibicarakan, mulai dari masa mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb hingga terakhir pemerintahan Rudy Djamaluddin.
Pengalihan kepemimpinan ke Wali Kota Makassar saat ini Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto juga tak menuai banyak progres. Danny seolah angkat tangan dan berdalih bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pusat.
"Itu tugas BNPB Pusat, rata-rata pakai uang pemerintah pusat," ujar Danny, saat dimintai tanggapan.
Buruknya kondisi di sana juga sudah kerap kali diatensi oleh DPRD Kota Makassar . Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Fasruddin Rusli mengatakan pengadaan tersebut hampir terealisasi pada masa Rudy Djamaluddin, namun kembali mengambang pascapergantian Wali Kota Makassar.
"Inilah kekurangan bagi kita pemerintah, setelah berganti definitif. Wali Kota kemarin juga tidak sempat merealisasikan keinginan kami. Kemarin kan ini viral, itu banjir sampai masuk rumah-rumah warga," terangnya.
Fasruddin mengatakan jika pemerintah daerah kesulitan, paling tidak mereka dapat memediasi hal ini hingga ke pusat agar secepatnya terealisasi.
Explore More