Wabup Blitar Diusir dari Pendopo, Massa Pemuda Pancasila Pasang Badan
Senin, 19 April 2021 - 20:05 WIB
loading...
Massa LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang berunjuk rasa mendesak Wabup Blitar meninggalkan Pendopo Kabupaten Blitar, Senin (19/4/2021). Foto/SINDOnews/Solichan Arif
A
A
A
BLITAR - Wakil Bupati Blitar Rachmad Santoso didesak untuk tidak menempati Pendopo Kabupaten Blitar sebagai rumah dinas. Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) dinilai sebagai tempat tinggal Bupati, bukan fasilitas untuk wakil Bupati.
Baca juga: Ditagih Janji Politik Perbaikan Jalan Rusak, Wabup Blitar: Nanti Cari Anggaran
Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) turun ke jalan melontarkan desakan tersebut. Namun di pendopo RHN, ratusan orang berseragam ormas Pemuda Pancasila (PP) lebih dulu menghadang.
Baca juga: Model Cantik Prancis Mualaf dan Nikahi Pria Aceh, Mau Macul dan Makan Nasi Bungkus
Kehadiran ratusan orang PP tersebut diduga untuk membentengi Wabup Blitar yang merupakan salah satu petinggi ormas PP di Jawa Timur. Karena khawatir timbul bentrok fisik, aparat Polres Blitar Kota mengalihkan massa GPI.
"Anggaran rumah dinas bupati dan wakil bupati sudah ada. Kenapa tidak dilaksanakan sesui protokoler yang berlaku," tegas Kooordinator massa GPI Joko Prasetya, Senin (19/4/2021).
Baca juga: Ditagih Janji Politik Perbaikan Jalan Rusak, Wabup Blitar: Nanti Cari Anggaran
Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) turun ke jalan melontarkan desakan tersebut. Namun di pendopo RHN, ratusan orang berseragam ormas Pemuda Pancasila (PP) lebih dulu menghadang.
Baca juga: Model Cantik Prancis Mualaf dan Nikahi Pria Aceh, Mau Macul dan Makan Nasi Bungkus
Kehadiran ratusan orang PP tersebut diduga untuk membentengi Wabup Blitar yang merupakan salah satu petinggi ormas PP di Jawa Timur. Karena khawatir timbul bentrok fisik, aparat Polres Blitar Kota mengalihkan massa GPI.
"Anggaran rumah dinas bupati dan wakil bupati sudah ada. Kenapa tidak dilaksanakan sesui protokoler yang berlaku," tegas Kooordinator massa GPI Joko Prasetya, Senin (19/4/2021).
Lihat Juga :
