Mahasiswa USU Demo Turun ke Jalan, Desak Inpres Efisiensi Anggaran Dievaluasi
loading...
Ratusan massa aksi mahasiswa USU turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (21/2/2025) sore. Foto/Wahyudi Aulia Siregar
A
A
A
MEDAN - Ratusan massa aksi mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (21/2/2025) sore.
Dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU, Muzamil Ihsan itu, massa aksi membawa sejumlah poster berisi sejumlah tuntutan mereka.
Mereka juga berorasi meminta agar pimpinan DPRD menerima aspirasi mereka serta menyampaikan aspirasi itu ke Presiden Prabowo Subianto.
Ada 6 tuntutan pokok yang disampaikan massa aksi dalam unjuk rasa tersebut. Pertama mereka meminta mahasiswa mendesak agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD segera dievaluasi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap inpres efisiensi tersebut. Sebab beberapa hal terdapat kejanggalan. Seperti, transparansi, mekanisme, sarana dan dampak. Kemudian dalam tuntutan upaya mengkawal kebijakan ini akan tetap dilakukan. Utamanya untuk anggaran pendidikan," teriak Muzamil dari atas mobil komando.
Kedua, para mahasiswa meminta agar DPR segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Draft RUU Perampasan Aset masih luntang lantung sedangkan koruptor masih mengeruk untung. Sudah satu dekade lebih Draft RUU ini disusun sejak 2012, dan kami meminta untuk disahkan tahun ini," tegasnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU, Muzamil Ihsan itu, massa aksi membawa sejumlah poster berisi sejumlah tuntutan mereka.
Mereka juga berorasi meminta agar pimpinan DPRD menerima aspirasi mereka serta menyampaikan aspirasi itu ke Presiden Prabowo Subianto.
Ada 6 tuntutan pokok yang disampaikan massa aksi dalam unjuk rasa tersebut. Pertama mereka meminta mahasiswa mendesak agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD segera dievaluasi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap inpres efisiensi tersebut. Sebab beberapa hal terdapat kejanggalan. Seperti, transparansi, mekanisme, sarana dan dampak. Kemudian dalam tuntutan upaya mengkawal kebijakan ini akan tetap dilakukan. Utamanya untuk anggaran pendidikan," teriak Muzamil dari atas mobil komando.
Kedua, para mahasiswa meminta agar DPR segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Draft RUU Perampasan Aset masih luntang lantung sedangkan koruptor masih mengeruk untung. Sudah satu dekade lebih Draft RUU ini disusun sejak 2012, dan kami meminta untuk disahkan tahun ini," tegasnya.
Explore More