Sewakan Rumah Pribadi Dibiayai APBD, Bupati Blitar Mak Rini Kantongi Rp490 Juta
Kamis, 19 Oktober 2023 - 15:31 WIB
loading...
Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rachmad Santoso. Foto/SINDOnews/Solichan Arif
A
A
A
BLITAR - Bupati Blitar, Rini Syarifah diduga mendapatkan pembayaran Rp490 juta dari APBD Kabupaten Blitar. Pembayaran yang bersumber dari uang negara itu, didapatkan oleh Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini dari bisnis rumah pribadi.
Baca juga: Astaga! Bupati Blitar Mak Rini Bisniskan Rumah Pribadi untuk Rumah Dinas Wakil Bupati
Mak Rini menyewakan rumah pribadinya untuk Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Penggunaan rumah pribadi untuk rumah dinas yang dibiayai APBD Kabupaten Blitar tersebut, juga telah diakui oleh Mak Rini.
Menyewakan rumah pribadi untuk rumah dinas wakil bupati tersebut, telah menjadi polemik. Mak Rini disoroti anggota legislatif, karena dianggap melakukan bisnis yang melibatkan uang negara dan hal itu tidak etis.
Baca juga: Fakta-fakta Pembunuhan Ibu dan Anak Gadis di Subang, Nomor 5 Mengejutkan!
Bahkan juru bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Blitar, Ansori mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggalang fraksi lain untuk mengusulkan hak angket, untuk mempertanyakan rumah pribadi bupati yang dijadikan rumah dinas wakil bupati. "Kita sedang melobi fraksi-fraksi untuk menggelar hak angket," ujar Ansori.
Baca juga: Astaga! Bupati Blitar Mak Rini Bisniskan Rumah Pribadi untuk Rumah Dinas Wakil Bupati
Mak Rini menyewakan rumah pribadinya untuk Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Penggunaan rumah pribadi untuk rumah dinas yang dibiayai APBD Kabupaten Blitar tersebut, juga telah diakui oleh Mak Rini.
Menyewakan rumah pribadi untuk rumah dinas wakil bupati tersebut, telah menjadi polemik. Mak Rini disoroti anggota legislatif, karena dianggap melakukan bisnis yang melibatkan uang negara dan hal itu tidak etis.
Baca juga: Fakta-fakta Pembunuhan Ibu dan Anak Gadis di Subang, Nomor 5 Mengejutkan!
Bahkan juru bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Blitar, Ansori mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggalang fraksi lain untuk mengusulkan hak angket, untuk mempertanyakan rumah pribadi bupati yang dijadikan rumah dinas wakil bupati. "Kita sedang melobi fraksi-fraksi untuk menggelar hak angket," ujar Ansori.
Lihat Juga :
