Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Makde Rahmat Sebut Bupati Blitar Bohong Soal Kesepakatan Sewa Rumdin, Kok Bisa?
loading...
Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso saat HUT ke-192 Pemkab Blitar pada 31 Desember 2022. Foto/Dok Pemkab Blitar
A
A
A
BLITAR - Bupati Blitar Rini Syarifah (Mak Rini) diduga melakukan kebohongan soal sudah adanya kesepakatan dalam menyewa rumah dinas (rumdin) Wakil Bupati Blitar. Mak Rini berdalih sewa rumdin atas kesepakatan dengan Wabup Blitar Rahmat Santoso (Makde Rahmat).
Makde Rahmat menegaskan kesepakatan seperti yang diungkapkan Mak Rini tidak pernah ada. Sebagai orang hukumtidak ada kesepakatan seperti itu.“Tak ada kesepakatan itu, model apa itu.Rumah dinasnya siapa ditukar,” kata Madkde Rahmat, Kamis (19/10/2023).
Di tengah merebaknya isu oligarki dan TP2ID(Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi daerah)di pemerintahan Bupati Mak Rini, sewa rumah dinas wabup Blitar menjadi polemik, yakni menjadi sorotan legislatif.
Mak Rini dinilai telah berbisnis dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Pasalnya, rumdin wabup yang uang sewanya dibiayai APBD sebesar Rp90 juta itu, terungkap sebagai rumah pribadi Mak Rini.
Informasi yang dihimpun, untuk rumdin wabup, Pemkab Blitar merogoh anggaran Rp294 juta per tahun, yakni berlangsung pada tahun 2021 dan 2022.Pada tahun 2021 sewa rumdin wabup hanya berjalan 8 bulan. Alokasi dana yang terserap hanya Rp196 juta.
Adanya kebijakan menyewa rumah bupati untuk rumdin wabup lantaran Pemkab Blitar belum memiliki fasilitas rumah dinas wakil bupati Makde Rahmat menjelaskan,saat itu dirinya hanya meminta ijin untuk tinggal di Pendopo Hadi Ronggo Negoro (HRN).
Hal itu diperuntukkan untuk kepala daerah. Sementara Bupati Mak Rini, tetap tinggal di rumah pribadinya yang tidak jauh dari pendopo.Alasan dirinya tinggal di pendopo, kata Makde Rahmat bertujuan untuk menghemat anggaran daerah.
Karenanya dia mengaku kaget ketika ternyata masih ada anggaran sewa rumah untuk wakil bupati.“Saya tinggal di pendopo untuk menghemat anggaran daerah, kok malah tetap ada anggaran sewa rumah wakil bupati,” katanya.
Makde Rahmat menegaskan kesepakatan seperti yang diungkapkan Mak Rini tidak pernah ada. Sebagai orang hukumtidak ada kesepakatan seperti itu.“Tak ada kesepakatan itu, model apa itu.Rumah dinasnya siapa ditukar,” kata Madkde Rahmat, Kamis (19/10/2023).
Di tengah merebaknya isu oligarki dan TP2ID(Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi daerah)di pemerintahan Bupati Mak Rini, sewa rumah dinas wabup Blitar menjadi polemik, yakni menjadi sorotan legislatif.
Mak Rini dinilai telah berbisnis dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Pasalnya, rumdin wabup yang uang sewanya dibiayai APBD sebesar Rp90 juta itu, terungkap sebagai rumah pribadi Mak Rini.
Informasi yang dihimpun, untuk rumdin wabup, Pemkab Blitar merogoh anggaran Rp294 juta per tahun, yakni berlangsung pada tahun 2021 dan 2022.Pada tahun 2021 sewa rumdin wabup hanya berjalan 8 bulan. Alokasi dana yang terserap hanya Rp196 juta.
Adanya kebijakan menyewa rumah bupati untuk rumdin wabup lantaran Pemkab Blitar belum memiliki fasilitas rumah dinas wakil bupati Makde Rahmat menjelaskan,saat itu dirinya hanya meminta ijin untuk tinggal di Pendopo Hadi Ronggo Negoro (HRN).
Hal itu diperuntukkan untuk kepala daerah. Sementara Bupati Mak Rini, tetap tinggal di rumah pribadinya yang tidak jauh dari pendopo.Alasan dirinya tinggal di pendopo, kata Makde Rahmat bertujuan untuk menghemat anggaran daerah.
Karenanya dia mengaku kaget ketika ternyata masih ada anggaran sewa rumah untuk wakil bupati.“Saya tinggal di pendopo untuk menghemat anggaran daerah, kok malah tetap ada anggaran sewa rumah wakil bupati,” katanya.
Explore More