Wali Kota Lubuklinggau Bubarkan Pembagian Bantuan Sosial Tunai

LUBUKLINGGAU - Pembagian bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat terpaksa dibubarkan oleh Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Kapolres Lubuklinggau AKBP Mustofa dan Dandim 0406 MLM Letkol Inf Aan Setiawan pada Jumat kemarin (8/5/2020). Pembubaran dilakukan karena di lokasi pembagian terlalu banyak kerumuman masyarakat.

Masyarakat Kota Lubuklinggau memang sudah banyak yang mendatangi kantor pos dengan membawa kartu keluarga (KK) dan KTP untuk mempertanyakan apakah nama mereka masuk dalam daftar penerima BST atau tidak. Tak pelak, warga pun berkumpul saling berdesak-desakan. Imbauan untuk menjaga jarak fisik (physical distancing) diabaikan warga demi untuk mengecek nama mereka atau keluarga mereka.

Menurut Wali Kota, seharusnya kerumunan itu tidak perlu terjadi di tengah pandemi Corona yang semakin meluas di Kota Lubuklinggau. Makanya, ia pun sangat menyayangkan insiden tersebut. ( Baca:Cegah Corona, Ini Arahan Asintel Kasdam Sriwijaya ke Dandim-Danyon )

“Awalnya kami mendapat laporan. Oleh karena itu kami langsung datang dan ternyata benar, protokol medis juga tidak disiapkan secara benar,” kata sang Wali Kota.

Apalagi, kantor pos tempat pembagian BST bersebelahan dengan dua klaster yang sangat berbahaya, yakni Rumah Sakit dr. Sobirin dan Rumah Sakit Ar Bunda. Jadi, kalau dari sini ada yang terpapar lagi, susah untuk melacaknya.

“Yang ini masing-masing rumah sakit sudah 10 orang. Bayangkan jika di antara orang ini sudah ada yang terpapar, susah kita ngelacaknya," jelasnya.

Ditambahkan Prana Putra Sohe, inti munculnya kerumunan ini karena program bantuan BTS ini mengundang kecemburuan, sebab warga miskin di Kota Lubuklinggau saat ini ada 68 ribu KK sementara yang dapat hanya 1.600 KK.

"Jadi mau bagaimana kita di daerah ini bingung menahan-nahan masyarakat. Tapi bukan Linggau saja yang menghadapi ini, saya yakin seluruh kepala daerah mendapatkan hal yang sama seperti ini,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kantor Pos Cabang Lubuklinggau, Ahmad Rosadi, mengaku keramaian ini sebenarnya disebabkan banyaknya warga yang tidak dapat tapi datang hanya untuk menanyakan apakah mereka dapat BST.

Menurut Rosadi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait. Untuk protokol kesehatan berupa pencuci tangan di depan dan kursi yang posisi duduknya diatur berjarak.