Selidiki Kasus Dugaan Perbudakan WNI di Kapal China, RI Minta Bantuan Korsel
Kamis, 07 Mei 2020 - 19:20 WIB
loading...
Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah RI meminta bantuan Korea Selatan (Korsel) untuk menyelidiki dan mengungkap kasus dugaan perbudakan Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal berbendera China.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan dari Penjaga Pantai Korsel untuk menyelidiki kasus dugaan perbudakan tersebut.
Isu perbudakan di kapal China mencuat setelah ada laporan yang dirilis oleh media Korsel. "Meminta Penjaga Pantai Korsel untuk investigasi kapal Long Xin dan Tian Yu. Hari ini KBRI Seoul sedang dampingi 14 awak kapal di Busan untuk diambil keterangannya oleh pihak Penjaga Pantai Korsel," kata Retno pada Kamis (7/5/2020).
Retno kemudian mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Duta Besar China di Jakarta untuk sampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas masalah ABK WNI di kapal China.
Dalam pembicaraan tersebut, ada tiga hal yang disampaikan kepada dubes China. Hal pertama, ujar Retno, adalah Indonesia meminta klarifikasi dan mendapatkan informasi valid apakah pelaruhan para ABK WNI sudah sesuai standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan dari Penjaga Pantai Korsel untuk menyelidiki kasus dugaan perbudakan tersebut.
Isu perbudakan di kapal China mencuat setelah ada laporan yang dirilis oleh media Korsel. "Meminta Penjaga Pantai Korsel untuk investigasi kapal Long Xin dan Tian Yu. Hari ini KBRI Seoul sedang dampingi 14 awak kapal di Busan untuk diambil keterangannya oleh pihak Penjaga Pantai Korsel," kata Retno pada Kamis (7/5/2020).
Retno kemudian mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Duta Besar China di Jakarta untuk sampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas masalah ABK WNI di kapal China.
Dalam pembicaraan tersebut, ada tiga hal yang disampaikan kepada dubes China. Hal pertama, ujar Retno, adalah Indonesia meminta klarifikasi dan mendapatkan informasi valid apakah pelaruhan para ABK WNI sudah sesuai standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO.
Lihat Juga :
