Lantik 34 Pejabat Baru, Kakanwil Kemenkumham Jatim Minta Tidak Pamer Kekayaan

SURABAYA - Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Timur (Jatim) Imam Jauhari melantik 34 pejabat administrasi dan fungsional baru hari ini, Rabu (17/ 5/2023). Dari pejabat yang dilantik, 31 merupakan pejabat administrasi baik di Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Tiga lainnya merupakan pejabat fungsional.



“Pelantikan pejabat baru ini harus menjadi momentum untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas, serta membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Good and Clean Governance,” kata Imam.

Imam juga mengingatkan agar pejabat baru menerapkan gaya hidup sederhana. Harus bisa mawas diri dan jangan suka pamer kekayaan . “Jika ingin pamer, pamerkanlah prestasi membanggakan yang telah saudara raih untuk kemajuan organisasi ini. Ingat, di dalam setiap individu terselip citra Kementerian Hukum dan HAM,” pesannya.

Pria asal Pamekasan itu mengingatkan agar pejabat di jajarannya memperbanyak rasa syukur terhadap apapun kebaikan yang sudah didapatkan. Dan melakukan self talk yang memberdayakan.

“Apabila hal itu telah dilakukan maka kebahagian, kejernihan pikiran dan kebersihan hati selalu akan menemani kehidupan kita, dan tentu saja akan melahirkan berbagai inovasi yang berdampak positif pada satuan kerja, tempat dimana saudara mengabdi,” katanya.

Tak sampai di situ saja, Imam mewajibkan pejabat baru agar menjadi motor penggerak organisasi. Terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi.

“Sebagai pejabat baru, jangan hanya duduk di belakang meja saja, apalagi yang berada di unit pelaksana teknis, turun ke bawah dan ciptakan inovasi pelayanan publik,” tegasnya.

Inovasi-inovasi yang disajikan, lanjut Imam, harus disusun berdasarkan manajemen risiko. Terutama terhadap peningkatan kualitas layanan, capaian kinerja, mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas.

“Serta yang paling penting, mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena kita dituntut untuk menciptakan birokrasi yang berdampak,” tandasnya.