Kisah Kerajaan Buton yang Disegani hingga Tak Pernah Dijajah Belanda

Perubahan Buton menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1542 M (948 H), bersamaan dengan pelantikan Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama, dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.

Setelah Raja Lakilaponto masuk Islam, kerajaan Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan pada abad ke 17.

Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Buton dipegang oleh Sultan. Struktur kekuasaan di Kesultanan ditopang oleh dua golongan bangsawan, yaitu Kaomu dan Walaka.

Walaka adalah golongan yang memegang adat dan pengawas pemerintahan yang dijalankan oleh sultan. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, Namun, sultan harus berasal dari golongan Kaomu.

Untuk mempermudah jalannya pemerintahan, Buton menjalankan sistem desentralisasi dengan membentuk 72 wilayah kecil yang disebut Kadie.

Beberapa jabatan yang ada di struktur pemerintahan Buton adalah Bontona (Menteri), Menteri Besar, Bonto, Kepala Siolimbona, dan Sekretaris Sultan.



Ikatan kerajaan dengan agama Islam sangat erat, terutama dengan unsur-unsur sufistik. Undang-undang Kerajaan Buton disebut dengan Murtabat Tujuh, suatu terma yang sangat populer dalam tasawuf.

Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi dan kedudukan perangkat kesultanan. Di masa ini juga, Buton memiliki relasi yang baik dengan Luwu, Konawe, Muna dan Majapahit.

Sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi, Buton telah memiliki mata uang yang disebut Kampua. Panjang Kampua adalah 17,5 cm, dan lebarnya 8 cm, terbuat dari kapas, dipintal menjadi benang kemudian ditenun menjadi kain secara tradisional.