Biaya Pemeriksaan COVID-19 di Sinjai Dikeluhkan Sopir Angkutan Umum
Senin, 13 Juli 2020 - 22:18 WIB
Selain sopir, tak adanya program pemerintah menggratiskan pelayanan rapid test jadi sorotan Vivi, salah seorang calon mahasiswa perguruan tinggi di Makassar.
"Pemerintah Sinjai sepertinya sudah tidak ada empati ke masyarakat, pasalnya suket COVID-19 saja tidak bisa digratiskan, masa dengan banyaknya anggaran COVID-19 dikelola pemerintah tidak bisa menggratiskan suket, dikemanakan itu anggaran?," kata Vivi.
Menurut Vivi, Pemkab Sinjai seharusnya peka terhadap kondisi seperti ini, sebab para sopir maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
"Selaku regenarasi kaum inteletual kami sangat menanti action pemerintah Sinjai, jangan hanya berleha-leha dan penceritraan yang dikejar, kami masyarakat butuh rangkulan dari pemerintah dan sangat ingin bersinergi memutus mata rantai COVID-19," pungkas Vivi.
Terpisah, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib mengatakan, saat ini Pemkab Sinjai fokus dengan tracing. Terkait biaya surat bebas COVID-19, Kepala Dinas Infokom dan Persandian Kabupaten Sinjai itu mengatakan kewenangan klinik.
"Belum ada de’ karena masih fokus untuk pemeriksaan hasil tracing yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, terkait harganya, klinik yang menentukan," kata Irwan saat dikonfirmasi lewat aplikasi pesan praktis WhatsApp.
Lihat Juga: Tak Bawa Surat Bebas COVID-19 dan Tolak Dirapid Test, Wisatawan ke Lembang Disuruh Balik
"Pemerintah Sinjai sepertinya sudah tidak ada empati ke masyarakat, pasalnya suket COVID-19 saja tidak bisa digratiskan, masa dengan banyaknya anggaran COVID-19 dikelola pemerintah tidak bisa menggratiskan suket, dikemanakan itu anggaran?," kata Vivi.
Menurut Vivi, Pemkab Sinjai seharusnya peka terhadap kondisi seperti ini, sebab para sopir maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
"Selaku regenarasi kaum inteletual kami sangat menanti action pemerintah Sinjai, jangan hanya berleha-leha dan penceritraan yang dikejar, kami masyarakat butuh rangkulan dari pemerintah dan sangat ingin bersinergi memutus mata rantai COVID-19," pungkas Vivi.
Terpisah, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib mengatakan, saat ini Pemkab Sinjai fokus dengan tracing. Terkait biaya surat bebas COVID-19, Kepala Dinas Infokom dan Persandian Kabupaten Sinjai itu mengatakan kewenangan klinik.
"Belum ada de’ karena masih fokus untuk pemeriksaan hasil tracing yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, terkait harganya, klinik yang menentukan," kata Irwan saat dikonfirmasi lewat aplikasi pesan praktis WhatsApp.
Lihat Juga: Tak Bawa Surat Bebas COVID-19 dan Tolak Dirapid Test, Wisatawan ke Lembang Disuruh Balik
(luq)
tulis komentar anda