ACC Rilis Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Mandek di Sulsel
Senin, 28 Desember 2020 - 22:51 WIB
Peneliti ACC, Anggareksa menilai informasi yang tertutup juga jadi soalan penangan kasus. Padahal keterbukaan informasi telah diatur dalam konstitusi. Baik Polda maupun Kejati sama-sama kekeh menutup keran informasi perkembangan kasus korupsi.
"Beberapa kali kami menyurat baik di kepolisian maupun kejaksaan terkait progres kasus, namun hingga kini tak kunjung ada balasan maupun respon. Kami juga lihat di situs resmi, datanya tak kunjung di update. Bahkan ada data tahun 2009 belum juga diperbaharui," jelasnya.
Kondisi sulitnya transparansi publik menyoal perkembangan penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum disebutkan Anggareksa sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.
"Makanya kami bilang informasi kasus menjadi barang yang mahal," tegasnya.
Salah satu contoh kasus yang disorot ACC Sulawesi kata Anggareksa adalah dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar. Meski sudah naik ke tahap penyidikan, Polda sulsel urung menetapkan tersangka.
"Jadi memang terkesan penegak hukum kita tidak serius menangani," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Angga buruknya komitmen pengusutan kasus korupsi turut diperparah dengan supervisi dan ‘monitoring’ yang lemah, terhadap penanganan kasus korupsi yang ditangani polres maupun kejari. Belum lagi soal Daftar pencarian orang (DPO) yang tidak pernah terselesaikan.
"Kami minta KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Kapolda dan Kajati Sulsel harus mengevaluasi jajarannya terhadap kinerja mereka. Kami juga mendesak untuk lebih intens mengejar DPO kasus korupsi," ungkapnya.
"Beberapa kali kami menyurat baik di kepolisian maupun kejaksaan terkait progres kasus, namun hingga kini tak kunjung ada balasan maupun respon. Kami juga lihat di situs resmi, datanya tak kunjung di update. Bahkan ada data tahun 2009 belum juga diperbaharui," jelasnya.
Kondisi sulitnya transparansi publik menyoal perkembangan penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum disebutkan Anggareksa sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.
"Makanya kami bilang informasi kasus menjadi barang yang mahal," tegasnya.
Salah satu contoh kasus yang disorot ACC Sulawesi kata Anggareksa adalah dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar. Meski sudah naik ke tahap penyidikan, Polda sulsel urung menetapkan tersangka.
"Jadi memang terkesan penegak hukum kita tidak serius menangani," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Angga buruknya komitmen pengusutan kasus korupsi turut diperparah dengan supervisi dan ‘monitoring’ yang lemah, terhadap penanganan kasus korupsi yang ditangani polres maupun kejari. Belum lagi soal Daftar pencarian orang (DPO) yang tidak pernah terselesaikan.
"Kami minta KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Kapolda dan Kajati Sulsel harus mengevaluasi jajarannya terhadap kinerja mereka. Kami juga mendesak untuk lebih intens mengejar DPO kasus korupsi," ungkapnya.
(agn)
tulis komentar anda